Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Badan Kepegawaian Catat Honorer Capai 2.165 Orang

A
Penulis: Administrator❯
Ambrosius Jemau Mahuze, S.Sos (Foto: Sulo/Cepos)
Ambrosius Jemau Mahuze, S.Sos (Foto: Sulo/Cepos)
MERAUKE- Plt yang juga Sekretaris Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke Ambrosius Jemau Mahuze, S.Sos mengungkapkan bahwa data honorer yang dimiliki pihaknya saat ini sebanyak 2.165 orang. Dari data jumlah honorer ini, kata dia dengan 2 kategori yakni honorer yang diangkat oleh bupati sejak tahun 2005-Desember 2020 sebanyak 1.158 orang dan honorer yang diangkat dinas/badan/kepala sekolah.
“Tapi untuk honorer yang diangkat dengan SK bupati ini kita verifikasi kemarin dan hasilnya kita dapatkan menjadi 1.055 orang,” tandas Ambrosius Jimau Mahuze.
Sementara honorer yang diangkat oleh kepala dinas maupun oleh kepala sekolah yang dilaporkan setiap bulannya ke Badan kepegawaian selama ini sebanyak 1.105 orang. “Kami ada menyurat ke dinas maupun ke sekolah untuk kita mendapatkan kepastian berapa sebenarnya. Tapi yang selama ini dilaporkan setiap bulannya sebanyak 1.105 orang,” terangnya.
Meski begitu, Ambrosius menyebut dengan banyaknya permintaan menjadi tenaga honorer Pemkab Merauke, maka Bupati Frederikus Gebze antara bulan Januari sampai 17 Februari 2021 telah mengeluarkan disposisi tenaga honorer kurang lebih 500 orang. Namun lanjut Ambrosius Jamu, untuk disposisi Bupati Frederikus Gebze kepada 500 permohonan tersebut pihaknya masih tahan dan akan laporkan ke Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT apakah akan dipakai atau tidak.
“Itu nanti tergantung kebijakan dari bapak bupati sekarang. Disposisi itu kita belum data sebagai honorer pemerintah daerah. Kita masih menunggu arahan dari Pak Bupati,” terangnya.
Dikatakan, dari pengangkatan 20.000 tenaga honorer di Papua, Kabupaten Merauke mendapatkan kuota sebanyak 802 orang, sehingga nota bupati yang ada didorong untuk diangkat menjadi CPNS tersebut. Namun terang Ambrosius Jamu Mahuze bahwa tidak menutup kemungkinan, honorer yang diangkat oleh kepala dinas atau kepala sekolah masuk dalam pengangkatan CPNS tersebut karena disiplin ilmu yang dimiliki honorer yang bersangkutan dibutuhkan daerah.
“Sementara tenaga honorer dengan SK bupati, jika tidak terangkat CPNS karena masalah umur kemungkinan masuk P3K. Tapi, kebijakan semua ada di bupati sekarang,’’ tandasnya.
Diakuinya bahwa dengan banyaknya tenaga honorer tersebut sangat mempengaruhi anggaran belanja daerah. Sebab, tenaga honorer ini dibayar dari DAU APBD Kabupaten Merauke. (ulo/tri)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer