
WAMENA -Guna melakukan penertiban terhadap aset yang bergerak dan tak bergerak Pemkab Yahukimo melakukan penandatanganan MoU kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Wamena. Dengan upaya penertiban ini, diharapkan dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua tahun Lalu.
Bupati Yahukimo Abock Busup mengungkapkan bahwa kerjasama antara Pemkab Yahukimo dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut berkaitan dengan pendampingan hukum dalam pengelolaan pemerintahan terutama dalam memberikan data serta konsultasi hukum baik terkait dengan Aset dan perdata.
“Dalam kepemimpinan saya selama 4 tahun mendapat Predikat WDP dan pada tahun 2019 berdasarkan audit BPK memberikan WTP sehingga ini menjadi tantangan dimana pada APBD 2020 ini masih tetap mempertahankan WTP atau tidak karena ini peralihan pemerintahan dari pemerintahan ke yang baru,”ungkapnya Jumat (19/2) kemarin
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya DR. Andre Abraham , SH, L.L.M menyatakan pihaknya memberikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan Pemkab Yahukimo ini, sehingga segala kendala yang ada dalam lingkup perdata dan tata usaha yang ada di Pemkab Yahukimo dapat diselesaikan dengan baik.
"Kerjasama ini bukan mengambil peran tugas dari bagian hukum Setda Kabupaten Yahukimo melainkan suatu kolaborasi adanya sinergisitas dan kerjasama di bidang hukum dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik," jelasnya.
Andre Abraham menambahkan bahwa makna sesungguhnya dari penandatangan mou hari ini adalah untuk membantu Pemkab Yahukimo dalam bantuan hukum. apabila berhadapan dengan masalah hukum dan kesimpangan kesimpangan hukum maka pihaknya akan hadir sebagai jaksa penuntut hukum dengan mengunakan seragam kebesarannya. (jo/tri)
