Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Konflik Kekerasan Harus Segera Berakhir di Intan Jaya

A
Penulis: Administrator❯
Frits Ramandey ( foto: Elfira/Cepos)
Frits Ramandey ( foto: Elfira/Cepos)

Imbas Konflik Senjata, Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada Bupati Intan Jaya


JAYAPURA-Konflik kekerasan harus segera berakhir di Intan Jaya. Hal ini ditegaskan Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey terkait tewas tiga orang di Intan Jaya, Senin (15/2) lalu serta beberapa kekerasan lainnya termasuk gugurnya anggota TNI.


Terkait dengan kematian tiga orang tersebut, dimana TNI mengklaimnya sebagai KKSB dan anggota DPRD Intan Jaya menyebut mereka adalah warga sipil, Komnas HAM sendiri hingga saat ini belum mendapatkan aduan atau laporan secara resmi. Namun, untuk informasi tentang kematian tiga orang tersebut sudah diketahui oleh Komnas HAM.


“Kami sedang upaya melakukan klarifikasi tentang peristiwa itu. Yang pasti, kalau ini selalu dibiarkan. Maka teori kriminalogi kalau kekerasan dibalas kekerasan maka akan menimbulkan kekerasan baru dan kekerasan selalu menimbulkan dendam,” tutur Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (17/2).


Dikatakan, mereka yang saling dendam adalah dua pihak yang memiliki alat perang yang modern. Dimana TNI dan kelompok sipil yang punya senjata. Sehingga ini akan menjadi siklus kekerasan yang berkepanjangan.


Menurut Frits, agar kekerasan di Intan Jaya tidak berkepanjangan. Otoritas sipil harus mengambil alih untuk menjadi pihak yang mendorong adanya dialog resolusi konflik, mengungkap akar masalah dan otoritas sipil mengambil dikresi sebagai penguasa wilayah.


“Dalam kasus Intan Jaya, entah perang ideologi dan bisnis tapi juga ada proses politik yang belum selesai dan penolakan blok Wabu itu sendiri,” terangnya.


Sehingga yang mendesak saat ini mengambil peran penting menurutnya Frits adalah pemerintah sipil. Frits mengatakan, ketika pemerintah kabupaten mengalami staknasi karena adanya konflik senjata, maka pemerintah provinsi harus mengambil alih dengan memanggil pemerintah kabupaten lalu menanyakan situasi.


“Kalau dimungkinkan harus digelar pertemuan semua pihak di Intan Jaya. Dimana pertemuan itu dilakukan di Intan Jaya bukan di luar Intan Jaya. Karena kejadiannya ada di Intan Jaya,” tegas Frits.


Frits mengingatkan kelompok sipil bersenjata dan TNI untuk menghormati hak masyarakat yang ada di Intan Jaya. Sehigga tidak menjadikan Intan Jaya sebagai sebuah basis konflik yang berkepanjangan, karena itu akan sangat menganggu pelayanan publik.


“Kalau ini pelakunya adalah OPM melalui sayap milter TPNPB, jangan kemudian menjadikan masyatakat itu korban,” tegas Frits.


Dikatakan, ini siklus kekerasan yang terus berlangsung. Memang negara tidak boleh kalah, tetapi yang harus diingat adalah negara juga tidak boleh salah. Kehadiran negara di Intan Jaya bukan hanya soal TNI-Polri semata. Namun dalam konteks HAM kehadiran negara adalah seluruh struktur negara di wilayah pemerintah.


“Soal Intan Jaya, itu problem yang harus diselesaikan dengan pendekatan dialog rekonsiliasi dan resolusi politik. Yang mendesak saat ini adalah otoritas sipil harus hadir, karena kita punya pengalaman dengan nduga,” tegasnya.


Komnas HAM sendiri sudah berkomunikasi dengan Bupati Intan Jaya dan merekomendasikan untuk segera mengambil langkah bagaimana memberi perhatian kepada masyarakat di beberapa kampung di Intan Jaya yang terkena dampak dari aksi kekerasan di daerah tersebut.


“Bupati saat ini sedang berada di Intan Jaya dan merespon rekomendasi tersebut. Komnas HAM juga mengupayakan untuk berkomunikasi dengan para aktor yang sedang bertikai dimana Komnas HAM akan bertemu dengan mereka,” pungkasnya. (fia/nat)



Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer