Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Muhammad Musa’ad, menilai bahwa pasal dalam usulan tersebut yang bias.
“Jadi tidak bisa. Pasalnya juga bias. Misalnya, pasal 1 bicara tentang nama Provinsi Papua. Kalau dulu di UU 35/2008 itu disebutkan Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang berubah nama menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberikan Otonomi Khusus dalam rangka NKRI,” terang Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Muhammad Musa’ad, Jumat (5/2) kemarin.
Sekarang ini, sambungnya, muncul usulan Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang ada di Papua yang diberikan Otonomi Khusus dalam rangka NKRI.
“Jadi, seakan-akan tidak mengakui Papua Barat. Padahal, sekarang ada dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Masih mending kalau disebutkan Provinsi Papua adalah Provinsi Papua yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat, dan provinsi lain yang dibentuk. Itu masih mending. Tapi sekarang tidak diakui Papua Barat. Semua dijadikan Provinsi Papua. Jadi ini bias,”ungkapnya.(gr)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
