
MERAUKE-Akibat proses tagihan dari SKPD terlambat diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, membuat sekitar Rp 50 miliar tagian di tahun 2020 belum dibayarkan. Tagihan ini menjadi beban utang yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Merauke di tahun 2021.
Dari utang daerah tersebut, terbanyak adalah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke sebesar Rp 28 miliar. Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke Romanus Sujatmiko mengungkapkan bahwa proses penagihan telah dilakukan ke Badan Pengelolaan Keuangan, namun SP2D tidak terbit.
“Tapi pekerjaan fisik sudah selesai. Tinggal pembayaran, namun masih tertunda di Badan Keuangan,” katanya.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Merauke Albertus Muyak, SE, M.Si, mengakui bahwa ada sekitar Rp 50 miliar tagihan yang belum dibayarkan sampai pada tutup anggaran tanggal 31 Desember 2020 dan itu menjadi utang daerah di tahun 2021.
Penyebabnya, kata dia, karena dari SKPD terlambat mengajukan proses tagihan ke Badan Keuangan. Proses tagihan dan kelengkapannya tersebut baru diajukan beberapa hari menjelang penutupan anggaran. Padahal, tagihan dan kelengkapan dokumen tersebut pihaknya harus periksa dan teliti apakah sudah sesuai dan lengkap.
Dikatakan, bahwa untuk proses keuangan ada mekanisme yang harus dilalui dan diikuti oleh setiap SKPD agar dalam pencairan tagihan tersebut lancar dan tidak mengalami hambatan seperti yang terjadi tersebut. Dalam hal penatausahaan dan pengelolaan keuangan ada surat bupati yang menuntut setiap SKPD untuk melakukan tahapan dan langkah-langkah untuk penutupan akhir tahun.
“Setiap SKPD harus disiplin dan mengikuti. Mengapa? karena dengan kita mengikuti tahapan itu berarti pencairan dapat dilakukan lebih awal. Ajukan SPM dan kontrak-kontrak itu harus disiapkan lebih awal. Tidak bisa hari ini masuk, hari itu juga kita cairkan. Kapan kita melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen,’’ katanya.
Menurut Alberth Muyak bahwa pihaknya hanya berpegang pada kelengkapan dokumen yang dibutuhkan karena pihaknya tidak turun langsung di lapangan melakukan pemeriksaan apakah pekerjaan tersebut sudah 100 persen. Karena itu, dokumennya tersebut harus dilengkapi dan menjadi rana pemeriksaan pihaknya untuk dapat melakukan pencairan atau pembayaran.
Karena itu, lanjut Albertus Muyak, pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan belum dibayarkan di tahun 2020 tersebut akan masuk dalam pembiayaan di tahun 2021. Namun untuk dilakukan pembayaran nanti, terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi. “Jangan sampai ajukan pembayaran sementara di lapangan tidak ada fisiknya. Sehingga nantinya akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” pungkasnya. (ulo/tri)
