Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

‘’Kemarin, sidang putusan tidak jadi. Ditunda. Alasan dari hakim, putusan belum siap. Rencana tanggal 4 Februari baru dilanjutkan dengan agenda yang sama,’’ kata Eko Nuryanto ketika dihubungi Cenderawasih Pos, Jumat (29/1).
Sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Vincentius Gidu Awi selama 8 tahun penjara denda 300 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, tuntutan lainnya terdakwa membayar uang pengganti yang merupakan kerugian negara sebesar Rp 1,82 miliar lebih dengan ketentuan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang penghanti.
Jika tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar maka diganti dengan pidana 1 tahun penjara. Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman.
‘’Pada pokoknya dalam pembelaannya terdakwa meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim,’’ kata Eko Nuryanto terkait dengan sidang pledoi setelah pembacaan tuntutan tersebut.
Eko Nuryanto menjelaskan bahwa para prinsipnya mengakui bersalah telah menyalahgunakan uang negara tersebut sehingga meminta keringanan hukuman.
‘’Menanggapi pledoi dari terdakwa tersebut, secara lisan kami sampaikan kepada majelis hakim kami tetap pada tuntutan,’’ tandasnya.
Sekadar ketahui, kasus korupsi tersebut terkait dengan dana Desa Kamung Umanderu tahun 2016, 2017 dan 2018 dan yang dikorupsi oleh terdakwa berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp 1,82 miliar lebih. Terdakwa sendiri menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya yang meninggalkan Kampung Umanderu dan Tinggal di Merauke. (ulo)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
