
MERAUKE- Karena kantor masih dipalang hingga Jumat (22/1) kemarin, membuat DPRD Merauke yang seharusnya menggelar kegiatan tersebut di ruang sidang dewan terpaksa harus meminjam ruang rapat Kantor Bupati Merauke untuk melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda.
Ketua DPRD Kabupaten Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina kepada wartawan membenarkan jika pihaknya terpaksa meminjam ruangan rapat kantor bupati tersebut untuk menggelar rapat dengan TPAD.
“Karena gedung kita dipalang sehingga ada agenda-agenda negara yang sudah kita tetapkan sesuai yang ditetapkan badan musyawarah harus bergeser. Sehingga kita mengambil inisiatif untuk menjalankan program-program yang sudah ditetapkan,” kata Kertua DPRD Merauke Benjamin Latumahina kepada wartawan saat break dari rapat tersebut, Jumat (22/1).
Benjamin Latumahina mengungkapkan, bahwa yang dilakukan ini semuanya rapat penting yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian dan sebagainya. “Kalau itu dipalang ya, kebetulan kita masih diberi kesadaran dan tanggungjawab kita bersama sehingga mengambil inisiatif untuk membicarakan dengan meminjam kantor bupati untuk melakukan rapat dengan badan anggaran dewan dengan TAPD,” jelasnya.
Sebenarnya lanjut Benjamin Latumahina, kalau masalah tersebut dikomunikasikan dan dikoordinasikan baik dengan Muspida, Forkopimda maka bisa mendapatkan satu titik temu. “Tapi dalam rapat tadi, saya menjelaskan agar gedung tersebut segera dibuka. Karena ada agenda-agenda penting yang akan dilaksanakan diantaranya sidang paripurna dewan setelah KPU menetapkan bupati terpilih,” katanya.
Selain itu, lanjut Benjamin Latumahina bahwa beberapa waktu lalu telah dibentuk tim penyelesaian hak ulayat. Tim penyelesaian hak ulayat itu, ungkap dia beranggotakan berbagai stakeholder diantaranya kepolisian dan kejaksaan.
“Saya minta kepada pak sekda sebagai tim anggaran untuk bagaimana segera direalisasikan tim itu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan dan lain-lain,” terangnya.
Ditambahkan bahwa di satu sisi karena tanah tersebut sudah sertifikat, maka tidak bisa dibayar namun di satu sisi ada tali asih untuk bagaimana hak ulayat diperhatikan. “Pertimbangan-pertimbangan ini harus dibahas secara tim,” tandasnya. (ulo/tri)
