Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembukaan Palang Kantor DPRD Ditunda

A
Penulis: Administrator❯
Truk-truk pengangkut pasir ilegal yang diamankan  dan disita selama 3 minggu dan telah dipinjam pakai kepada pemilik dari truk-truk tersebut.(Sulo/Cepos)
Truk-truk pengangkut pasir ilegal yang diamankan  dan disita selama 3 minggu dan telah dipinjam pakai kepada pemilik dari truk-truk tersebut.(Sulo/Cepos)

MERAUKE-  Pembukaan palang kantor DPRD Kabupaten  Merauke yang akan dilakukan Kamis (21/1) kemarin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke  ditunda.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke  Elias Refra, S.Sos, MM,  mengungkapkan, penundaan  dikarenakan pihaknya belum melakukan komunikasi dengan pihak Lembaga Masyarakat Adat.


  “Kita belum ketemu dengan  pihak LMA. Kita tetap menghargai  pihak adat. Kalau pendekatan sudah  kita lakukan dan tetap  tidak bisa, apa boleh buat kita tetap buka palangnya. Nanti mereka yang urusan dengan pengadilan. Sekarang juga bisa karena ada perintah. Tapi, kita harus koordinasi  dan bangun komunikasi dulu. Tapi kalau memang pada akhirnya  nanti dari sana tetap ngotot , ya  apa boleh buat palang harus kita buka,” jelasnya.


   Pembukaan  palang ini,  karena DPRD Kabupaten Merauke akan menggelar sejumlah agenda penting dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, Elias Refra mengungkapkan bahwa pembukaan  palang kantor DPRD Kabupaten Merauke tersebut karena sudah ada  perintah dari bupati kepada pihak Satpol  PP.  Namun sebelum palang dibuka, pihaknya  harus melakukan pendekatan dengan pihak LMA.    


  Diketahui, pemalangan ini dilakukan oleh  pemilik hak ulayat yang  meminta ganti rugi  sebesar Rp 50 miliar atas lahan seluas 11.264 meter persegi  untuk gedung DPRD Merauke tersebut. Pemalangan ini   sendiri bukan pertama kalinya, namun  terjadi juga di tahun 2019 lalu  saat akan pelantikan anggota DPRD Merauke yang terpilih untuk periode 2019-2024.


   Namun saat itu, palang dibuka setelah Pemkab Merauke  memberikan  uang Rp 150 juta untuk buka palang tersebut. Namun pemilik hak ulayat  mengaku uang itu bukan untuk pemilik hak ulayat, namun tua-tua adat yang gelar tikar untuk buka palang agar  pelantikan para wakil rakyat dapat dilaksanakan. (ulo/tri)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer