
MERAUKE- Pembukaan palang kantor DPRD Kabupaten Merauke yang akan dilakukan Kamis (21/1) kemarin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke ditunda. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke Elias Refra, S.Sos, MM, mengungkapkan, penundaan dikarenakan pihaknya belum melakukan komunikasi dengan pihak Lembaga Masyarakat Adat.
“Kita belum ketemu dengan pihak LMA. Kita tetap menghargai pihak adat. Kalau pendekatan sudah kita lakukan dan tetap tidak bisa, apa boleh buat kita tetap buka palangnya. Nanti mereka yang urusan dengan pengadilan. Sekarang juga bisa karena ada perintah. Tapi, kita harus koordinasi dan bangun komunikasi dulu. Tapi kalau memang pada akhirnya nanti dari sana tetap ngotot , ya apa boleh buat palang harus kita buka,” jelasnya.
Pembukaan palang ini, karena DPRD Kabupaten Merauke akan menggelar sejumlah agenda penting dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, Elias Refra mengungkapkan bahwa pembukaan palang kantor DPRD Kabupaten Merauke tersebut karena sudah ada perintah dari bupati kepada pihak Satpol PP. Namun sebelum palang dibuka, pihaknya harus melakukan pendekatan dengan pihak LMA.
Diketahui, pemalangan ini dilakukan oleh pemilik hak ulayat yang meminta ganti rugi sebesar Rp 50 miliar atas lahan seluas 11.264 meter persegi untuk gedung DPRD Merauke tersebut. Pemalangan ini sendiri bukan pertama kalinya, namun terjadi juga di tahun 2019 lalu saat akan pelantikan anggota DPRD Merauke yang terpilih untuk periode 2019-2024.
Namun saat itu, palang dibuka setelah Pemkab Merauke memberikan uang Rp 150 juta untuk buka palang tersebut. Namun pemilik hak ulayat mengaku uang itu bukan untuk pemilik hak ulayat, namun tua-tua adat yang gelar tikar untuk buka palang agar pelantikan para wakil rakyat dapat dilaksanakan. (ulo/tri)
