Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tuntut Ganti Rugi, Kantor Dinas Perikanan Dipalang

A
Penulis: Administrator❯
Kerja sama dengan bulog, Polres Merauke saat menggelar  pasar murah berupa  gula  pasir  dan  tepung terigu di  dapur umum Mapolres Merauke, Jumat (29/5) (Sulo/Cepos)
Kerja sama dengan bulog, Polres Merauke saat menggelar  pasar murah berupa  gula  pasir  dan  tepung terigu di  dapur umum Mapolres Merauke, Jumat (29/5) (Sulo/Cepos)
MERAUKE-Masyarakat pemilik hak ulayat melakukan pemalangan terhadap Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang ada di sekitar jalan masuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke. Pemalangan yang dilakukan pemilik hak ulayat sejak Selasa (29/12) tersebut dengan memasang janur kuning yang menjadi salah satu simbol adat Marind di gerbang pintu masuk maupun pintu keluar kantor tersebut.
Bahkan, pemilik ulayat memasang tenda di depan kantor tersebut. Atas pemalangan yang terjadi tersebut, Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum didampingi Wakapolres Merauke Kompol YS Kadang dan Kabag Ops AKP Micha Toding Potty, SIK, SH, melakukan negosiasi dengan para pemilik hak ulayat.
Setelah negosiasi itu, pemilik hak ulayat bersedia membuka palang tersebut dengan syarat harus ada pembicaraan penyelesaian sampai tanggal 10 Januari 2021. Jika tidak maka pemilik hak ulayat akan kembali melakukan pemalangan.
Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum, kepada wartawan mengaku dirinya kaget karena persoalan tanah ini sejak 2006. “Persoalannya sudah jelas, bahkan dari sekretaris Dinas Perikanan ini mengaku jika tanah ini milik ahli waris dan belum sepeserpun diberikan haknya kepada pemilik hak ulayat. Mereka-mereka yang sudah menjabat dari tahun 2006 sekarang ngapain aja begitu. Masak sih pemerintah tidak menghargai hak rakyat. Tidak boleh begitu. Kita harus bijak. Saya ini hanya mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, ahli waris ini tidak melakukan tindak pidana, masih dengar kita. Tapi jangan dibiarkan terus begitu, nanti masyarakat tidak tahan,”kata Kapolres.
Menurut Kapolres, tanah tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah. Menurut Kapolres, dari pembicaraan dengan pemilik hak ulayat, memberi batas waktu untuk dilakukan pembicaraan soal ganti rugi tersebut.
Sementara itu, Ketua LMA Ha Anim Ignatius Ndiken mengungkapkan, bahwa tanah seluas 12 hektar tersebut milik A. Mahuze. Soal besarnya tuntutan ganti rugi, Ignatius Ndiken mengaku bahwa tuntutannya disesuaikan dengan NJOP. “Besarnya tuntutannya disesuaikan dengan nilai NJOP,” tandasnya. (ulo/tri)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer