
KARUBAGA-Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman melakukan pembebasan lahan seluas 10.390 meter persegi untuk Pembangunan Rumah Dinas Bupati Tolikara. Tanah adat suku Weya Yikwa yang terletak di Kampung Kimibur Distrik Karubaga itu resmi dibebaskan dari tanah adat beralih menjadi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tolikara.
Hal ini menyusul telah diterimanya uang ganti rugi tanah dari Pemkab Tolikara kepada Pemilik Hak Ulayat Tanah Adat Suku Weya Yikwa yakni Bapak Yonatan Yikwa dan Bapak Yagarak yikwa. Serah terima uang ganti rugi itu disaksikan Bupati Tolikara Usman G Wanimbo,SE,M.Si diwakili Asisten II Sekda Yusak Totok Krido didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Imanuel Gurik dan Pejabat Notaris akta tanah Elye Auparai,SH, di Ruang Rapat Sekda Kantor Bupati Tolikara di Igari Karubaga Jumat (18/12) pekan lalu.
Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo,SE,M.Si diwakili Asisten II Sekda Yusak Totok Krido memberikan penghargaan tinggi kepada pemilik hak ulayat suku Weya Yikwa yang bersedia memberikan tanah adatnya kepada pemerintah Tolikara. Diingatkan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman bahwa semua yang berkaitan dengan legalitas hukum dan transaksi uang harus jalan sesuai mekanisme.
"Apabila pekerjaan bisa diselesaikan harus selesaikan saat itu juga,tidak boleh ditundah. Apalagi pelepasan tanah adat dihadapkan dengan proses hukum". Tegas Asisten II Sekda Yusak totok.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Imanuel Gurik menjelaskan Pemerintah Tolikara melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan pemilik hak ulayat suku Weya Yikwa telah menyepakati pelepasan tanah adat seluas 10.390 meter persegi dengan nilai uang sebesar Rp 1.194.850.000 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan harga tanah permeter sebesar 115.000 (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).
"Saya memberikan penghargaan tinggi kepada orang Tua pemilik hak ulayat suku Weya Yikwa telah bersedia memberikan lokasi untuk kepentingan umum". Ujar Kepala Dinas Imanuel gurik.
Menurutnya harga tanah sebesar 115.000; itu sesuai hasil penilaian oleh tim penilai dari Kantor Jasa Penilai publik MBPRU Cabang Jayapura. Ada beberapa lokasi yang telah menjadi Aset Pemkab Tolikara dengan proses sama. "harga tanah diberikan sesuai hasil penilaian tim,karenanya kita menyelesaikan semua sesuai mekanisme". Kata Imanuel gurik.
Pada kesempatan yang sama Notaris akta tanah Elye Auparay,SH,saya memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara khususnya Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo masih memberikan kepercayaan atau kesempatan kepadaNya sebagai Notaris yaitu pejabat yang mengesahkan dan sekaligus hadir menyaksikan atas pembebasan lahan antara Pemerintah dengan masyarakat. Hak Ulayat adalah hak atas tanah yang dimiliki masyarakat adat, yang diakui oleh Undang-undang pokok agraria. (Diskominfo Tolikara)*
