Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini juga menjadi hal baru karena selama ini dikatakan sidang APBD biasanya satu paket dengan sidang non APBD. “Jadi sidang kali ini mendengarkan laporan Pansus dan ini baru pertama dilakukan di DPR dimana Pansus wajib melaporkan hasilnya 60i dalam rapat paripurna. Selain itu selama ini APBD selalu bergabung dengan non APBD namun tahun ini tidak kami lakukan dan kami minta dipending,” kata Johny Banua usai membuka sidang Jumat (18/12).
Ia sendiri menyinggung soal pembahasan APBD tahun 2021 yang terlambat namun ini memiliki alasan dimana ada sistem yang berubah, ada aturan yang baru yakni Permendagri tahun 1990 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang berlaku secara nasional.
Kata Johny jika mengikuti jadwal normal maka paling tidak bulan Oktober atau awal November sudah dilakukan sidang namun untuk tahun ini terlambat karena perubahan di atas tadi. “Kami ingin selesai di tahun ini sebab PON di depan mata dan masih ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan semisal pembangunan akses jalan menuju venue, pagar, taman termasuk akses air bersih,” bebernya. Ia juga menyampaikan alasan tidak melakukan sidang non APBD.
“Itu karena kami ingin semua dibahas dengan baik. Melakukan tahapan yang baik, benar dan menyerap aspirasi dengan baik agar apa yang disahkan DPRP betul – betul menjadi kebutuhan masyarakat. Kami tidak mau hanya dibilang mengejar target,” tegasnya. Karena target tersebut biasanya ada kecemasan harus tuntas sekian Perda sebab jika tidak kinerja DPRP akan dinilai buruk. “Saya katakan gak masalah jelek, mending sahkan sedikit namun berkualitas dan sesuai yang dibutuhkan masyarakat ketimbang mengesahkan banyak namun tidak dijalankan juga. Kami minta pending karena ada tahapan yang tidak dilalui, pertama dengan komisi tidak dilakukan padahal komisi tau persis apa yang menjadi masalah dan kendala. Lalu konsultasi publik belum disemua titik, ini penting agar kami tahu setiap aspirasi wilayah adat bisa direalisasi,” tambahnya.
Ia mencontohkan soal pengelolaan danau ya harus duduk dan bicara dengan masyarakat yang tinggal di pinggiran danau. Bukan dengan mereka yang tinggal di kota. “Saya sendiri tidak tahu apa yang dibahas Bapem Perda jadi bagaimana masyarakat tahu apa yang mau dihasilkan. Sesama anggota dewan saja tidak tahu bagaimana dengan masyarakat. Saya pikir ada tahapan dan komunikasi yang tidak berjalan baik,” pungkasnya. (ade/wen)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
