Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Sampai saat ini kami Bapenda masih melakukan pembenahan. Contohnya kemarin, kita punya server sudah datang dari Jakarta. Konsultan sedang melakukan penginputan data, data wajib pajak NPWD dan NOP yang khusus PBB sudah kita backup. Jadi waktu lapor ke bapak bupati, tanya soal data, saya bilang soal data kita aman," kata Kepala Bapenda Kabupaten Jayapura, Teopilus Tegai kepada wartawan di Sentani, Jumat, (11/12) kemarin.
Menurutnya, rencana minggu depan, pihaknya sudah mulai melakukan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, khusus di wilayah pembangunan I dan II yang rencananya akan dilaksanakan di Kantor Distrik Sentani.
"Ruang pelayanannya sudah kita siapkan, fasilitas komputer meja dengan yang lain termasuk AC sudah kita pasang. Mudah-mudahan Senin besok staf sudah bisa aktivitas di sana," ungkapnya.
Sementara itu, untuk wajib pajak yang ada di wilayah Kemtuk sampai Lere akan dilakukan pelayanan di Distrik Nimboran.
Seperti diketahui bersama, hal itu juga sudah dituangkan dalam Inpres nomor 90 Tahun 2020, tentang percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.
"Kita harus bangga karena konsepnya Pemerintah Kabupaten Jayapura yang diakomodir di Keppres itu, sehingga kami dari Bapenda lebih awal merespon atau eksekusi kebijakan bapak bupati," ungkapnya.
Pihaknya berharap dukungan dari semua pihak, apabila ada hal-hal yang dianggap kurang, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat sebagai wajib pajak, apabila belum sempat melakukan pembayaran kewajibannya, baik pajak maupun retribusi, supaya itu segera diselesaikan. "Kita juga butuh uang untuk membangun Kabupaten ini," tandasnya.(roy/tho)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
