Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Harus Belajar dari Kesalahan

A
Penulis: Administrator❯
DR Melyana Pugu S.IP, M.Si (Foto:Gamel Cepos)
DR Melyana Pugu S.IP, M.Si (Foto:Gamel Cepos)
JAYAPURA - Pelaksanaan Pilkada serentak untuk 11 kabupaten pada 9 Desember kemarin akhirnya digelar. Meski belum bisa dikatakan serentak mengingat Kabupaten Boven Digul akhirnya dilakukan penundaan termasuk Yahukimo yang terlambat dalam pendistribusian logistik. Belum lagi beberapa daerah yang muncul masalah non teknis. Pilkada kali ini masih bisa dibilang carut marut dan menunjukkan kesiapan penyelenggara belum 100 persen.
Harusnya dari berbagai Pemilu yang sudah dilakukan sebelum sebelumnya, Papua bisa belajar menjadi lebih baik. Contohnya Kabupaten Yalimo yang pemilu sebelumnya mulai menghapus sistem noken seiring berkembangnya demokrasi namun tahun ini justru ada kandidat yang meminta dilakukan sistem noken. Terkait wajah Pemilu tahun ini, salah satu akademisi Uncen, DR Melyana Pugu S.IP, M.Si menanggapi bahwa proses Pilkada dimanapun dilakukan diperlukan sistem atau regulasi serta manusia untuk menjalankan Pilkada sesuai dengan aturan yang ada. Sistem biasanya berupa PKPU atau undang – undang yang berkaitan dengan pelaksanaan.
Namun dari hasil tanggal 9 lalu ternyata masih terjadi pelanggaran dan protes yang semua ditujukan pada penyelenggara. “Jika Pemilu berhasil yang diperlukan tak hanya penyelenggara tetapi juga sistem atau regulasi dan ditunjang oleh kesiapan masyarakat dalam hal peserta Pemilu. Ketika semua tercapai maka Pilkada akan berjalan dengan lancar. Harusnya dengan waktu persiapan yang cukup lama pelaksanaan tahun ini bisa lebih baik dibanding sebelumnya,” kata Pugu saat ditemui di Jayapura, Jumat (11/12).
Ijuga mengoreksinya kesiapan semua pihak, bukan hanya kesiapan penyelenggara tapi juga peserta Pilkadanya. “Contoh ada kasus penahanan logistik termasuk meminta dilakukan sistem noken ini tidak lepas dari kesiapan para pesertanya untuk memahami aturan. Artinya ada calon juga yang belum siap untuk berkompetisi berproses dalam pesta demokrasi. Harusnya ini sudah diketahui jauh – jauh hari,” jelasnya. Namun untuk beberapa kejadian semisal di Boven Digul, Dosen Fisip Uncen ini menyoroti soal kredibilitas penyelenggara.
Mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah yang seharusnya benar - benar memahami aturan lain dan penyelenggara tidak lagi bekerja karena titipan ini titipan itu. Penyelenggara perlu memiliki integritas dan independensinya agar proses demokrasi bisa berjalan dengan jujur dan adil serta mendapatkan tujuan yang sama yakni kesejahteraan masyarakat. “Selain itu masyarakat juga akan mendapat pemimpin yang diperoleh dari proses yang baik juga. Tapi kalau sudah tidak berdiri di atas rel karena kepentingan tertentu maka bisa dipastikan demokrasinya akan rusak. Penyelenggara harusnya steril dari semua kepentingan selain kepentingan sebagai penyelenggara saja,” bebernya.
Kalaupun ada celah dari PKPU yang ada saat ini saran Pugu hal tersebut perlu segera dilihat dan dicarikan solusi sehingga tidak menunggu lahir konflik barulah dilakukan perubahan. “Perbaikan PKPU jika ada celah menjadi sangat penting agar untuk KPU di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota tidak disalahkan dalam mengambil kebijakan. Saya melihat Boven Digul itu bisa menjadi pelajaran berharga untuk mengoreksi,” imbuhnya. (ade/wen)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer