Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jika Kedua Belah Pihak Sepakat Akhiri Kekerasan, Maka Kedepankan Dialog

A
Penulis: Administrator❯
Theo Hesegem (dok cepos
Theo Hesegem (dok cepos
Aktivis HAM, Theo Hesegem Bicara Tentang Pelanggaran HAM di Papua

Peringatan Hari HAM sedunia diperingati dengan cukup beragam, ada yang melakukan diskusi, memutar film dan sebagainya bagaimana pandangan dari Direktur Exsekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem, berikut ulasannya.

Laporan: Noel Wenda

Dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia, masih saja ada pandangan terhadap masyarakat Papua adalah warga Negara Kelas II, sehingga masyarakat Papua yang selalu mengalami korban pelanggaran HAM dan tidak diseriusi untuk penyelesaiannya.
"Orang Asli Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang layak dihargai sebagai warga negara, tetapi sampai saat ini orang asli Papua belum merasa dihargai, sering kali dicap sebagai separatis, makar, OPM, dan Monyet. Akhirnya masyarakat Papua selalu menganggap, kami bukan bagian dari NKRI,” katanya.
Kata dia, keadilan dan penegakan hak asasi manusia sulit diwujudkan di Papua . Orang Asli Papua membutuhkan keadilan sekalipun dianggap Warna Negara Kelas II. Namun keadilan dalam proses penegakan Hak Asasi Manusia di Papua sangat sulit untuk dipraktekan, sehingga keadilan selalu terbungkam.
"Kita punya pengalaman dengan beberapa kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti kasus Wamena Tahun 2003, Kasus Wasior dan Kasus Paniai, cukup memakan waktu yang lama, sekalipun Kasus-kasus tersebut telah ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan telah diajukan ke Kejaksaan tinggi namun masih tersendat di jalan, dan tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat sipil,” katanya.
Bahkan Hesegem menilai laporan dari TNI/POLRI di Papua yang sering disampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan penembakan maupun peristiwa kekerasan di lapangan, kadang tidak sesuai dengan fakta dan data dilapangan.
Tentang pembunuhan masyarakat sipil kerap adanya kali saling tuding dan saling bantah antara TNI/Polri dan kelompok OPM.
Setelah kejadian pembantaian terhadap 17 Karyawan PT Istaka Karya, pada tanggal 2 Desember 2018, di gunung Kabo berbatasan antara Distrik Dal dan Distrik Yigi, yang dilakukan di bawah pimpinan Egianus Kogoya dkk, dan sejak itu terjadi operasi penegakan hukum terhadap pelaku pembantaian yang dimaksud.
"Operasi penegakan hukum yang dilakukan aparat gabungan tidak membuahkan hasil justru mengalami kegagalan dalam proses penegakan hukum, ini artinya bahwa rencana penangkapan terhadap Egianus dan kawan-kawannya, gagal hingga sampai kita memasuki hampir dua tahun.
Dalam operasi yang dimaksud justru memakan korban jiwa terhadap masyarakat sipil maupun TNI/POLRI, kini sampai sekarang korban masih terus bertambah. Kegagalan ini seharusnya perlu diakui oleh pihak TNI dan Polri, dalam penegakan hukum. Karena gagal dalam penegahkan hukum," kata Hesegem
Ia menegaskan bahwa pendekatan militer persoalan di Papua tidak akan berakhir dan tidak ada solusi penyelesaian justru akan memakan korban jiwa, kita ketahui bahwa operasi yang sedang dilakukan aparat militer dan polisi mengalami banyak korban jiwa, dari warga masyarakat sipil dan juga pihak aparat TNI/Polri.
"Saya pernah bertemu dengan beberapa anggota intelijen lalu sampaikan dalam diskusi bahwa persoalan Papua , sangat rumit ini persoalan Ideologi, bukan persoalan makan dan minum, sehingga korban di Papua akan terus bertambah dan memakan korban jiwa akhirnya masalah Papua tidak pernah akan berakhir. kecuali Pemerintah Indonesia dan kelompok Papua merdeka, masing-masing membuka diri dan menyatakan siap untuk berdialog, karena kedua belah pihak tidak siap menyatakan diri untuk berdialog maka kekerasan pertumbahan darah akan terus terjadi di tanah Papua ," ungkap Hesegem
Sebagai aktivis HAM Theo Hesegem menjelaskan dialog tidak pernah membunuh siapapapun diantara sesama atau dari kelompok manapun, intinya kedua belah pihak masing-masing menyatakan siap dan buka diri untuk berdialog. “Bagi saya, soal kalah dan menang itu urusan kedua tetapi kedua belah pihak menyatakan siap duduk bersama-sama untuk mengakhiri kekerasan pertumbahan darah di Papua ,” tegasnya. (*/wen)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer