Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Larang Kerahkan Massa, Anjurkan Sengketa di MK

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo

Paslon Diminta Tetap Antisipasi Pandemi


JAKARTA, Jawa Pos - Meski hasil resmi Pilkada 2020 belum dirilis, sudah banyak pasangan calon yang menyampaikan klaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat. Di berbagai daerah, aksi tersebut mulai menimbulkan ketegangan.


Di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan misalnya, terjadi aksi adu jotos antar pendukung saat salah satu paslon menggelar konvoi kemenangan. Kemudian di Tasikmalaya, massa dari salah satu paslon menggeruduk kantor KPU setempat dan menolak hasil Pilkada.


Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik Piliang meminta para paslon untuk bersikap dewasa dan dapat mengendalikan simpatisannya. Sebagai calon kepala daerah, sudah selayaknya menggunakan gara-gara konstitusional.


Sejak awal, Paslon sudah harus paham jika Pilkada hanya akan menghasilkan satu pasangan terpilih. Namun jika dalam prosesnya merasa ada hal yang tidak sesuai, yang bersangkutan dapat mengajukan sengketa.


"Kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas, dengan hasil pilkada, bisa menyalurkan aspirasinya melalui jalur hukum," kata Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin (11/12).


Sebagaimana ketentuan UU Pilkada, lanjut Akmal, ada mekanisme sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) pasca pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU. "Silakan nanti untuk menyampaikan aspirasinya untuk diselesaikan melalui MK (Mahkamah Konstitusi)," imbuhnya.


Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Abhan. Dia menegaskan, konstitusi memberikannya hak bagi Paslon untuk membuktikan melalui jalur jika merasa ada kecurangan. "Jangan kerahkan massa untuk menyatakan kekecewaan karena kalah bersaing dengan Paslon lain," ujarnya.


Alumni Univeritas Pekalongan itu menuturkan, pengerahan massa pendukung memiliki banyak mudharat jika dilakukan. Selain rentan benturan konflik, cara itu juga tidak relevan dengan situasi pandemi. Mengingat dapat menimbulkan kerumunan dan memperbesar peluang terpapar Covid-19.


"Paslon harus bisa meredam para pendukungnya. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan," imbuhnya. Sebaliknya, Abhan juga meminta Paslon yang merasa menang untuk tidak melakukan selebrasi berlebihan. Apalagi dengan mengumpulkan massa pendukung dan mnggelar konvoi pesta arak-arakan.


Meski pemungutan suara telah usai, dia mengingatkan tahapan masih berjalan dan wajib mematuhi protokol. "Kita patuhi aturan protokol kesehatan yang sudah disepakati sebelumnya. Ini dilakukan demi kebaikan bersama," tuturnya.


Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito melarang dengan tegas adanya aktivitas pengerahan masa dalam bentuk apapun dalam setiap sisa tahapan Pilkada tahun 2020. Wiku mengatakan bahwa sangat penting menjaga kondusivitas sampai pilkad aselesai.


Apapun bentuknya, Wiku menegaskan, kegiatan pengerahan massa oleh pasangan calon terpilih berdasarkan hasil hitung cepat tetap dilarang. Termasuk pasangan calon yang kalah pun dilarang mengerahkan massa. Wiku mengingatkan saat ini masih dalam massa pendemi Covid-19 yang berisiko tinggi terhadap penularan.


"Saya ingatkan masyarakat dan pasangan calon, dilarang melakukan kegiatan pengerahan massa dalam pilkada untuk merayakan kemenangan, setelah hasil hitung cepat keluar. Karena pilkada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya,” katanya.


Hal yang perlu diingat, kata Wiku masih terdapat tahapan-tahapan lainnya paska pemungutan suara Sejumlah tahapan yang dimaksud, seperti rekapitulasi hasil pemungutan suara, penetapan pemenang oleh KPU dan pelantikan pasangan calon terpilih yang akan dilakukan pemerintah.


"Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat, penyelenggara pilkada serentak dan juga pimpinan daerah untuk terus menjaga kondusifitas, yang sudah berjalan dengan baik sampai seluruh rangkai Pilkada tuntas," tegasnya.


Hal serupa juga diserukan oleh Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj. Meminta masyarakat agar tidak melakukan konvoi, arak-arakan, dan pesta kemenangan yang melibatkan banyak orang. ”Mari tetap menjaga situasi, tidak gaduh dan menghormati hasil Pilkada yang masih dalam proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU,” jelasnya.


Terpisah, pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini tidak lepas dari beragam dugaan pelanggaran yang melibatkan banyak pihak. Kejaksaan Agung (Kejagung) termasuk salah satu instansi penegak hukum yang aktif menindak pelanggaran pilkada. Berdasar data yang dikumpulkan oleh Kejagung, tidak kurang 94 perkara diproses oleh Korps Adhyaksa. "Kami memproses 94 perkara dari 26 kejaksaan tinggi," ungkap Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak kemarin.


Berdasar data tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan paling banyak memproses hukum pelanggaran Pilkada. Tidak kurang 12 kasus yang mereka tangani. "Model kasusnya beragam. Contohnya di Kabupaten Pangkep, ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut dua," beber Leonard.


Unggahan foto tersebut disertai ajakan kepada masyarakat untuk memilih salah satu paslon. Padahal ASN jelas-jelas tidak boleh melakukan itu. Mereka wajib netral. Tidak diperkenankan untuk mengkampanyekan peserta Pilkada.


Di Maluku Utara, masih kata Leonard, seorang anggota DPR diduga melakukan pelanggaran pilkada lantaran melibatkan peserta pilkada dalam tugas reses yang dilaksanakan di daerah setempat. Contoh kasus lain yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Riau, dia menyebutkan bahwa seorang kepala desa mendukung salah satu paslon yang bertarung di pilkada Indragiri Hulu. Video dukungan kepala desa tersebut pun tersebar luas.


Selain contoh-contoh kasus yang ditangani kejaksaan tinggi di tiga daerah itu, Leonard juga membeber pelanggaran yang diproses hukum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Yakni sebanyak enam perkara. Kemudian Kejaksaan Tinggi Maluku enam perkara, Jawa Barat lima perkara, Papua lima perkara, Lampung lima perkara, Kalimantan Timur empat perkara, Sulawesi Tengah empat perjara, Gorontalo empat perkara, Sulawesi Utara empat perkara, Jawa Tengah tiga perkara, Sulawesi Barat tiga perkara, dan NTB tiga perkara.


Sementara itu pelanggaram Pilkada yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara masing-masing menangani dua perkara pelanggaran pilkada. Sisanya Kejaksaan Tinggi Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Papua Barat masing-masing menangani satu perkara. Tentu saja angka tersebut belum final. Sebab helatan pilkada serentak belum sepenuhnya rampung. Kejagung juga masih menghimpun data dan informasi yang berpotensi berubah lagi.


Jaksa Agung Muda Intelijen Sunarta meminta, aparat kejaksaan yang bertugas di Sentra Gakkumdu bersikap netral, independen, dan objektif. Dia ingin, mereka bekerja secara profesional. Karena itu, dia mewanti-wanti agar seluruh jajaran Kejagung tidak menggunakan fasilitas terkait jabatan atau dinas untuk membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.


"Untuk memastikan tidak ada pelanggaran," tegasnya. Dia pun menekankan, pelanggaran seperti politik uang, penyebaran berita hoaks untuk menjatuhkan lawan, dan pendayagunaan birokrasi disoroti. (far/syn/tau/JPG)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer