Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ani menjelaskan, ketentuan peserta yang dibiayai pemerintah mengacu pada rekomendasi World Health Organization (WHO) yakni berusia 18 tahun hingga 59 tahun dan tanpa komorbid atau penyakit penyerta.
“Dalam hal ini, bagi mereka yang akan dibayar oleh pemerintah akan ditetapkan targetnya oleh Kemenkes. Siapa yang akan jadi target yakni yang selama ini disebutkan usia 18-59 tanpa komorbid (penyakit penyerta),” katanya dalam virtual conference, kemarin (7/12).
Ani memerinci, 1,2 juta vaksin yang tiba dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9.229 kilogram, sesuai dengan kode impor AWB PEK99463221. Menurut dokumen, jumlah vaksin yang diimpor, adalah 1,2 juta vial 1 dosis vaksin dan 568 vial 1 dosis vaksin untuk contoh pengujian.
Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan juga pajak guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi vaksin adalah sebesar Rp 50,95 miliar. “Untuk pembebasan bea masuk Rp 14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor Rp 36,39 miliar,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Fasilitas fiskal untuk membantu importasi vaksin Covid-19 sesuai dengan Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Adapun dari sisi Kemenkeu, Menkeu juga sudah mengeluarkan PMK 188/PMK.04/2020 mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin di dalam rangka penanganan Covid-19.
Dari sisi anggaran, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 35,1 triliun di tahun 2020. Namun program vaksinasi akan mulai berjalan di tahun 2021 dan seterusnya.
Pada 2021, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran kesehatan Rp 169,7 triliun. Dari jumlah itu, untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19 sebesar Rp 60,7 triliun. Ada pula antisipasi pengadaan vaksin Covid-19 Rp 18 triliun, antisipasi imunisasi atau program vaksinasi Rp 3,7 triliun, dan Rp 1,3 triliun untuk pembelian sarana prasarana laboratorium, litbang, PCR, serta akan dicadangkan iuran JKN untuk masyarakat yang tidak mampu yakni kelas 3.
Sementara itu, sampai saat ini, pemerintah sudah menghabiskan Rp 637 miliar untuk melakukan pembelian vaksin. Rincinya, digunakan untuk membeli vaksin dari Sinovac sebanyak 3 juta dosis dan dari Cansino sebanyak 100 ribu dosis. “Vaksin Sinovac yang dijadwalkan hadir pada Desember, dan tentu nanti akan berjalan seperti yang disampaikan,” kata Ani.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis dengan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan Covid-19 akan mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia di 2021. Dua faktor tersebut sangat penting agar kesehatan tetap terjaga, mobilitas manusia kembali normal, dan aktivitas ekonomi dan dunia usaha membaik. Sehingga, stimulus pemerintah dan BI bisa terimplikasi optimal dan meminimalisir dampak ke sektor keuangan dan moneter.
Makanya, BI mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memesan dan akan memulai vaksinasi dalam waktu dekat. Bank sentral juga ikut mendanai program vaksin itu melalui burden sharing dalam APBN 2020.
Melihat perkembangan kondisi dan aktivitas perekonomian, Perry yakin ekonomi akan mulai tumbuh positif mulai kuartal IV 2020. Bahkan, pada 2021 ekonomi Indonesia diprakirakan tumbuh mencapai 4,8-5,8 persen.
“Hal tersebut didukung kenaikan ekspor dengan perbaikan ekonomi global, konsumsi dengan stimulus belanja sosial dari pemerintah, investasi dengan stimulus belanja modal, dan investasi swasta dengan UU Ciptaker,” beber alumnus Iowa State University itu.
Sementara itu, Asisten Gubernur BI Aida S. Budiman menuturkan, penerapan protokol kesehatan menjadi kunci suksesnya pelaksanaan vaksinasi. Baru setelah itu, membuka sektor-sektor yang aman dan produktif. Mengingat, selama pandemi Covid-19, tidak sedikit sektor perekonomian yang sebetulnya masih survive. “Ini mesti kita lihat untuk membantunya,” ucapnya.
Dana pemerintah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020. Melalui sinergi kebijakan, wajib bagi BI untuk membantu percepatan penyerapan stimulus fiskal. Aida memastikan, bahwa stimulus kebijakan moneter dan makroprudensial akan berlanjut di 2021. Antara lain, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan menjaga mekanisme pasar, suku bunga yang rendah, dan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN 2021.
“Sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder) dan membuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif tahun depan,” ungkapnya.
BI juga mendorong peningkatan kredit oleh perbankan. Mengingat, tren suku bunga acuan BI 7 day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) rendah, di level 3,75 persen. Selain itu, upaya digitalisasi ekonomi dan keuangan terus digenjot seiring perubahan perilaku transaksi masyarakat yang cashless.
Sentimen kedatangan vaksin sinovac di tanah air juga mempengaruhi pergerakan saham nasional kemarin. Indeks harga saham gabungan (IHSG) terpantau naik 120,28 poin atau 2,07 persen di level 5.930,76.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sektor kesehatan merupakan kunci utama dari pemulihan ekonomi. ”Apa yang kami lakukan di satgas ekonomi, tidak mungkin berhasil selama sektor kesehatannya belum pulih kembali,” tegasnya, kemarin.
Budi mengatakan bahwa proses vaksinasi dapat dilakukan sesudah adanya kajian yang mendalam dan ilmiah yang akan dilakukan oleh BPOM. ”WHO sendiri menyatakan vaksin ini adalah merupakan satu dari tiga strategi utama. Yang pertama adalah perubahan perilaku 3T dan 3M yang kedua adalah perawatan di rumah sakit untuk orang yang sudah sakit, dan ketiga adalah strategi vaksin untuk orang-orang yang masih sehat,” bebernya.
Menurut Budi, sektor kesehatan perlu diutamakan untuk pulih karena menjadi kunci untuk membangkitkan kepercayaan sektor ekonomi. ”Pemerintah tidak bisa melakukan ini sendiri. Ini bukan merupakan sesuatu yang sifatnya eksklusif, ini sesuatu yang sifatnya inklusif. Ini tidak akan berhasil kalau kita hanya melihat sebagai program pemerintah tapi ini hanya akan berhasil kalau kita melihat ini sebagai gerakan untuk seluruh di rakyat Indonesia,” pungkasnya. (dee/han/agf/JPG)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
