Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewasa dalam Berpolitik dan Berdemokrasi

A
Penulis: Administrator❯
Drs. Aloysius Renwarin, S.H, M.H  (Foto:Robert Yewen/Cepos)
Drs. Aloysius Renwarin, S.H, M.H  (Foto:Robert Yewen/Cepos)
JAYAPURA-Advokat dan Konsultan Hukum Papua, Drs. Aloysius Renwarin, SH., MH., mengatakan, Pilkada yang berlangsung aman dan damai adalah salah satu cita-cita semua masyarakat di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Setiap warga negara yang mempunyai hak pilih di 11 kabupaten yang menggelar Pilkada diharapkan dapat berpartisipasi dan tetap harus dapat menjaga kedamaian di daerahnya masing-masing.
Renwarin berharap semua masyarakat Papua harus dapat menghindar dari konflik sosial yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan politik di dalam Pilkada serentak 2020. "Kita diajak untuk lebih dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Jangan lagi kita menumpahkan darah dalam pesta demokrasi serentak ini di Papua," katanya saat dihubungi Cenderawasih Pos, Sabtu (5/12).
Tak hanya itu, menurut Renwarin Pilkada yang aman dan damai harus ditentukan oleh integritas dan independensi dari para penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Penyelenggara yang tidak netral dan independen, apalagi terbukti mendukung salah satu paslon, bisa mengacaukan jalannya Pilkada dan menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat Papua.
"Kita harus mendukung pesta demokrasi yang berjalan jujur dan bersih, guna melahirkan sosok pemimpin yang mau mendahulukan kepentingan rakyat di setiap kabupaten yang ada di Papua," tuturnya.
Renwarin menambahkan, setiap warga negara yang ada di Papua mempunyai hak untuk memilih, terutama di 11 kabupaten yang melangsungkan Pilkada. Masyarakat diharapkan tidak memilih karena ada paksaan dan intervensi, tetapi memilih sesuai dengan hati nurani.
"Kita diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pesta demokrasi di Papua dengan mengedepankan prinsip Pilkada yang langsung, bebas dan rahasia. Prinsip inilah yang paling penting dalam mewujudkan pilkada di bumi cenderawasih yang aman dan damai," tambahnya.
Ditambahkan, Pilkada di Papua harus bebas dari isu suku, ras, dan agama (SARA) dan politik uang. Karena hal ini bisa dapat merusak wajah demokrasi yang ada di Papua, terutama pilkada secara serentak yang berlangsung di 11 kabupaten.
"Alangkah baiknya kita menolak semua hal-hal yang berkaitan dengan isu SARA dan politik uang. Bertujuan untuk tidak merugikan hak politik warga negara yang stekholders terkait lainnya," ucapnya.
Renwarin meminta kepada masyarakat di Papua, terutama di 11 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan, sehingga Pilkada dapat berlangsung aman, nyaman, dan damai. Tak hanya itu, bisa berjalan secara bebas, langsung, dan rahasia.
"Sebagai warga negara kita diminta untuk bisa menahan diri dari konflik yang timbul. Kita diajak untuk tetap mengambil sikap dan posisi yang tenang. Yang terpenting kita ikut melakukan pengawasan pilkada secara bersama-sama," pungkasnya. (fia/bet/nat)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer