Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Ada Pelanggaran HAM di Pilkada!

A
Penulis: Administrator❯
Frits Ramandey ( foto: Elfira/Cepos)
Frits Ramandey ( foto: Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Dua hari jelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 11 Kabupaten di Provinsi Papua yang akan diselenggarakan pada 9 Desember, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan agar tidak ada pelanggaran HAM.
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan, hak ikut serta dalam pemerintahan dan politik merupakan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dilain sisi, para penyelenggara dan peserta memiliki tanggung jawab konstitusi untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan secara baik. Dimana KPU sebagai penyelenggara dan Bwaslu sebagai pengawas.
“KPU sebagai penyelenggara harus memastikan perangkat pelaksana telah melakukan kewajibannya berupa sosialisasi pemutakhiran data dan lainnya. Sedangkan Bawaslu dan Gakumdu memastikan bahwa penyelenggara bekerja dengan mematuhi seluruh tanggung jawabnya. Selama masa kampanye dan masa tenang, para paslon mematuhi semua ketentuan bagi peserta dengan memperhatikan jujur adil dan terbuka,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Minggu (6/12).
Dikatakan, Komnas HAM sendiri mempunyai kewajiban konstitusi untuk memastikan pelaksanaan Pilkada. Sebagai kesempatan untuk warga negara secara konstitusi menyalurkan hak politiknya secara bebas dan rahasia.
“Tidak boleh ada mobilisasi warga negara yang sama ke tempat Pilkada yang bukan wilayah domisilinya. Itu tidak boleh,” tegas Frits.
Komnas HAM meminta para kontestan tidak menggunakan cara-cara tradisional atau cara-cara mobilisasi poltik uang. Apalagi sampai intimidasi untuk menekan para pemilih hanya untuk menyalurkan hak politiknya atau mengikuti mereka.
Menurut Frits, warga negara yang baik adalah harus bisa berpartisipasi. Jika melihat Paslon tertentu dengan tim suksesnya melakukan parktek-praktek yang mengancam kebebasan seseorang dalam rangka penyaluran hak politiknya. Sebagai warga negara yang baik dia harus menyampaikan pengaduannya kepada lembaga pengawas.
“Semua harus bisa menujunjung prinsip kebebasan sebagai sebuah HAM dalam Pilkada dan harus berartisipasi dalam penyaluran suara. Dalam situasi pandemi Covid-19, KPU harus memastikan protokol kesehatan diterapkan dan masyarakat harus patuh dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan,” kata Frits.
Dikatakan, Pilkada sebagai kesempatan menyalurkan hak politik dan menjadi bagian dari pergantian kepemimpinan. Secara politik, itu tidak berarti menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan politik dengan mengabaikan prinsip HAM.
“Kita sudah punya beberapa pengalaman dengan Pilkada sebelumnya di Papua. Jangan sampai Pilkada kali ini memakan korban dan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM,” ungkapnya.
Frits juga mengingatkan terkait indenpendensi aparat negara yakni TNI-Polri dan ASN harus dijaga. Begitu juga dengan kelompok sipil bersenjata tidak dimanfaatkan untuk kemudian melakukan itimidasi, menyebarkan informasi yang membuat kepanikan orang sehingga tidak datang ke Pilkada. “Ingat, indenpendensi TNI-Polri dan ASN harus dijaga. Kelompok sipil bersenjata jangan dimanfaatkan dalam moment Pilkada,” tutupnya. (fia/bet/nat)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer