Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pusat Dukung Pemetaan Wilayah Adat

A
Penulis: Administrator❯
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si ketika melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian ATR BPN Republik Indonesia di Jakarta. Pusat dukung gugus tugas masyarakat adat.(FOTO: Dok Pemkab)
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si ketika melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian ATR BPN Republik Indonesia di Jakarta. Pusat dukung gugus tugas masyarakat adat.(FOTO: Dok Pemkab)
SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si melakukan pertemuan dengan Menteri ATR BPN. Dalam rapat itu dibahas mengenai reformasi agraria yang sudah dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi untuk Papua dan Papua Barat, harus disesuaikan dengan pengakuan hak ulayat masyarakat adat.
"Tadi kami diskusi untuk satukan persepsi, intinya Pak menteri sangat merespon dengan apa yang kita lakukan di Kabupaten Jayapura mengenai gugus tugas masyarakat adat, yang pemetaan wilayah adat sedang berlangsung," ungkap Mathius Awoitauw dalam sambungan telepon, pekan kemarin.
Menurut Bupati Mathius, program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengenai Gugus Tugas Masyarakat Adat itu akan menjadi role model, segala permasalahan tanah di kalangan masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Pertemuan itu akan dilanjutkan di waktu yang akan datang dengan antropolog dari Universitas Cenderawasih. Pihak kementrian akan mengundang untuk mempertajam pikiran mengenai gugus tugas masyarakat adat ini sehingga diharapkan akademisi bisa memberikan sumbangan pikiran terhadap pendekatan itu.
"Pendekatan pembangunan di Papua berdasarkan wilayah adat, ini terus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat. Karena itu, daerah kita dengan masyarakat adat yang harus memberikan informasi yang tepat, supaya bisa dirangkai dalam kebijakan negara,"jelasnya.
Menurutnya, gugus tugas reforma agraria di tingkat pusat dengan gugus tugas masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, ini akan menjadi salah satu contoh bagaimana reforma agraria di wilayah Republik Indonesia ini khususnya untuk wilayah Papua dan Papua Barat terus menjadi agenda pemerintah pusat.
"Kerja sama dengan Kantor BPN di provinsi, kabupaten dan kota, kemudian dinas pertanahan dan tata ruang di kabupaten dan kota, ini bisa mengakomodir hak-hak masyarakat adat dalam mendapatkan kepastian hukum," jelasnya. (roy/tho)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer