Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minta Pemerintah Panggil Dubes Inggris

A
Penulis: Administrator❯
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD
Polri Tegaskan Bakal Tindak Benny Wenda dan ULMWP

JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah memastikan bahwa deklarasi kemerdekaan Papua oleh Benny Wenda merupakan perbuatan makar. Keputusan menyikapi hal itu pun sudah diambil. Kemarin (3/11) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa tindakan Benny yang bertindak sebagai perwakilan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bakal ditindak oleh Polri.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Mahfud usai bertemu dengan pimpinan MPR, TNI, dan Polri di kantornya. ”Pemerintah menanggapi (deklarasi) itu dengan meminta Polri melakukan penegakan hukum,” tegasnya. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh Benny sudah masuk kategori kejahatan keamanan negara. Sehingga Polri sebagai penegak hukum bisa menindak Benny dan orang-orang dibalik ULMWP.
Mahfud memastikan, tindakan Benny tidak mengubah apapun. Papua tetap bagian Indonesia. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Deklarasi yang dilakukan lewat twitter, sambung dia, tidak perlu diambil pusing. ”Menurut kami Benny Wenda itu membuat negara ilusi, negara yang tidak ada dalam fakta,” terang dia. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan bahwa deklarasi Benny Wenda tidak diakui oleh negara lain selain Vanuatu.
Namun demikian, tindakan tegas tetap diambil. Sebab, ULMWP punya pengikut yang bisa jadi terpengaruh oleh deklarasi yang dilakukan Benny. Mereka bakal diproses hukum oleh Polri. Dia yakin Polri bisa menangani Benny dan orang-orang ULMWP lainnya. Ketua MPR Bambang Soesatyo berpandangan sama. Yakni menilai perbuatan Benny sebagai tindakan makar. Sehingga MPR mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah.
Pejabat yang biasa dipanggil Bamsoet itu menyatakan bahwa pihaknya sangat terganggu oleh pernyataan Benny. Untuk itu, dia meminta pemerintah bertindak cepat. ”Untuk mengambil tindakan tegas dan terukur, termasuk melalui langkah-langkah diplomatic serta menggunakan alat negara dalam rangka menjaga marwah dan mempertahankan kedaulatan NKRI,” beber Bamsoet.
Tidak hanya itu, Bamsoet mendorong supaya pemerintah memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk memastikan sikap Inggris terhadap pernyataan Benny. Sebab, deklarasi Benny dilakukan di Inggris. ”Meminta penjelasan mengenai posisi pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua, Benny Wenda,” tegasnya. Nota diplomatik, lanjut dia, juga harus disampaikan oleh pemerintah.
Menurut Bamsoet itu penting untuk menegaskan sikap dan posisi pemerintah terhadap tindakan yang dilakukan oleh Benny bersama kelompoknya. Nota diplomatik dinilai penting untuk disampaikan kepada pendukung Benny. Yakni negara seperti Vanuatu yang ada di kawasan Pasifik. Sehingga mereka tidak lagi mengusik dan mengganggu Indonesia lewat tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan pemerintah terkait permasalahan yang terjadi di Papua. DPR meminta kepada TNI dan Polri menegakkan sesuatu undang-undang yang berlaku. "Kami memberi support kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf," terang dia saat konferensi pers di depan Media Center DPR RI kemarin.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, penegakan aturan sesuai dengan undang-undang harus dilakukan untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga dan negara dan masyarakat Indonesia. Tentu, kata dia, penegakan aturan harus dilakukan secara objektif dan terukur.
Mantan Ketua Komisi III itu juga meminta seluruh elemen tokoh masyarakat yang ada di Papua dan tokoh di seluruh Indonesia untuk mendukung pemerintahan dan pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. "Kami berharap pilkada berlangsung secara aman tertib sesuai mekanisme dan profesional bagi penyelenggara," urainya.
Robert Joppy Kardinal, anggota DPR dari Dapil Papua Barat mengatakan, kondisi Papua sangat membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak. Jadi, pemerintah, TNI, dan Polri harus melakukan semua pekerjaan di wilayah Papua dengan terukur dan sesuai aturan yang ada.
Dengan cara itu, kata dia, persoalan di Papua bisa diatasi, sehingga kondisi Papua pulih kembali. Menurut dia, otonomi khusus adalah solusi terbaik untuk pembangunan Papua ke depan. "Mari kita bersama-sama supaya hal-hal yang terjadi di Papua dapat diatasi dengan baik," terang dia saat mendampingi Azis kemarin.
Menurut Robert, anggota DPR dari Papua mendukung pemerintah untuk melaksanakan revisi UU Otonomi Khusus dengan baik. Yaitu, dengan mendengar aspirasi semua rakyat dan stakeholder di Papua. "RUU yang ada belum sempurna. Kita tambahkan agar RUU itu bisa bermanfaat bagi masyarakat asli Papua," pungkasnya.
Menyampaikan nota diplomatik posisi Indonesia yang tegas soal Papua baik kepada pemerintahan inggris maupun negara2 pasifik yang mendukung gerakan separatis termasuk Vanuatu.
Masukan juga diberikan oleh anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho. Dia menilai bahwa isu deklarasi yang disampaikan Benny Wenda untuk Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) seharusnya mendapat perhatian lebih serius dari kepala negara dan kepala pemerintahan. Yakni Presiden.
"(Kami) menyayangkan sikap Presiden yang belum merespon langsung deklarasi tersebut dengan pernyataan dan tindakan yang tegas guna menegakkan kedaulatan NKRI," terang Irwan dalam keterangan tertulisnya kemarin (3/12). Dia mendesak supaya pemerintah melakukan aksi nyata demi menghentikan aksi provokasi berupa deklarasi tersebut. Supaya mengurangi gejolak di masyarakat khususnya di Papua dan Papua Barat.
Deklarasi ini, lanjut dia, bisa dinilai sebagai isu liar yang bisa mengancam disintegrasi bangsa. Irwan menegaskan bahwa Papua Barat masih menjadi bagian dari NKRI yang sah. Dia menilai bahwa tindakan Benny Wenda melakukan deklarasi sudah melanggar kedaulatan tersebut.
"Saya juga mendorong pemerintah terus hadirkan pemerataan dan percepatan pembangunan di Papua Barat dan Papua," lanjutnya. Sebab, Irwan menilai bahwa dengan pemerataan sajalah permasalahan yang terjadi berlarut-larut di Papua dan Papua Barat bisa diselesaikan. Tidak hanya bicara pembangunan, dia juga menitikberatkan pada kesejahteraan dan berkeadilan di Bumi Cendrawasih tersebut.
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menyampaikan bahwa, pihaknya sudah siap dan akan menindak ULMWP. ”Siapapun, kelompok manapun yang mengikuti dari pada Benny Wenda yang ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami akan melakukan tindakan tegas,” imbuhnya. ”Kami ingin menunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara hukum dan Papua adalah Indonesia,” tambahnya.
Di lain pihak, Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom menjelaskan bahwa untuk selanjutnya tidak akan ada toleransi untuk Benny Wenda. Yang artinya, setiap langkah dan gerakan Benny Wenda tidak lagi akan diterima dan tidak dihargai oleh Rakyat Papua dan TPNPB-OPM. ”Zero toleransi untuk Benny Wenda,” paparnya.
Dengan begitu, kedepan akan ada langkah yang ditempuh bila ada gerakan Benny Wenda yang dirasa merugikan rakyat Papua. ”Beda dengan Benny Wenda, TPNPB-OPM selama ini masih bisa bertahan dan berjuang karena dukungan masyarakat asli Papua,” terangnya.
Sebby lalu menyinggung soal sikap Proklamator M. Hatta yang akrab dipanggil Bung Hatta. Menurutnya, untuk Pemerintah Indonesia seharusnya mencontoh Bung Hatta, yang merupakan sosialis dan humanis. ”Bung Hatta layak disebut sebagai pembela hak asasi manusia (HAM),” tuturnya.
Bung Hatta, lanjutnya, bersikap menolak untuk memasukkan Papua ke wilayah Indonesia. Hal itu dikarenakan Papua berbeda bangsa dengan Indonesia. Bahkan, prediksi Bung Hatta menjadi kenyataan bahwa di mata dunia, Indonesia menjajah Papua. ”Bung Hatta menunjukkan sikap seorang bangsawa yang menghargai hak bangsa Papua. Kami akui dan apresiasi Bung Hatta,” jelasnya. (deb/idr/lum/syn/JPG)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer