
MERAUKE-Sejak kebijakan asimilasi rumah dalam rangka mengurangi hunian penjara di masa pandemi Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke telah memberikan asimilasi rumah kepada 110 warga binaan.
“Sampai hari ini, jumlah warga binaan yang telah mendapatkan asimilasi rumah sebanyak 110 warga binaan,” kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke Soni Sopyan, ketika ditemui media ini, Rabu (11/11).
Soni Sopyan menjelaskan, warga binaan yang berhak mendapatkan asimilasi rumah tersebut adalah mereka yang telah menjalani masa pidananya minimal setengah atau 50 persen dengan cara selama dalam lembaga berkelakuan baik. Karena namanya assimilasi rumah, maka setelah keluar dari LP Merauke maka harus berada di rumah. Tidak untuk keluyuran apalagi kembali membuat tindak pidana di luar lembaga tersebut.
Karena dari 110 orang yang mendapatkan asimilasi rumah tersebut, 3 diantaranya melakukan tindak pidana baru. “Untuk ketiga warga binaan ini, sudah dikembalikan oleh kepolisian setelah melakukan pemberkasan. Jadi mereka akan menjalani pidananya sampai selesai untuk kasus lama. Setelah itu, kemudian proses kembali untuk kasus yang baru ketika menjalani assimilasi rumah,” terangnya.
Soni Sopyan menjelaskan bahwa assimilasi rumah ini akan berlangsung sampai akhir Desember 2020. Sepanjang kebijakan pemberian assimilasi rumah tersebut belum dicabut oleh pemerintah, maka pemberian assimilasi rumah akan terus berlangsung sampai akhir Desember 2020 mendatang.
“Sepanjang kebijakan itu belum dicabut, kita akan tetap laksanakan,” katanya.
Diungkapkan, dengan adanya kebijakan assimilasi rumah tersebut dapat mengurangi kapasitas dari Lapas Merauke. Karena sampai Rabu kemarin, jumlah tahanan maupun Napi sebanyak 302 orang.
“Kalau tiodak ada assimilasi rumah, maka jumlah warga binaan yang kita tampung 412. Tentunya, sangat banyak. Untung ada kebijakan sehingga mnegurangi hunian kita,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pemberian asimilasi rumah tersebut selain untuk mengurangi tanggungan negara seluruh Indonesia, juga dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di dalam penjara. Karena pemerintah khawatir, apabila penjara penuh maka akan mempercepat penyebaran Covid-19 dan jumlah kasus di Indonesia akan melonjak drastis. (ulo/tri)
