Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bayar Insentif Covid, RSUD Merauke Siapkan Rp 15 M    

A
Penulis: Administrator❯
Rapat pemeriksaan kepatuhan atas operasional BLUD RSUD Jayapura dan BLUD RSUD Abepura tahun anggaran 2022 dan 2023 hingga Triwulan III, dan pemeriksaan pendahuluan kinerja pengelolaan aset tahun anggaran  2022 dan 2023, Senin (25/9). (Elfira/Cepos)
Rapat pemeriksaan kepatuhan atas operasional BLUD RSUD Jayapura dan BLUD RSUD Abepura tahun anggaran 2022 dan 2023 hingga Triwulan III, dan pemeriksaan pendahuluan kinerja pengelolaan aset tahun anggaran  2022 dan 2023, Senin (25/9). (Elfira/Cepos)

MERAUKE- Pihak RSUD Merauke  menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pembayaran insentif  pelayanan Covid-19  selama 5 bulan terhitung Maret-Agustus 2020.  Direktur RSUD Merauke dr. Yenny Mahuze kepada wartawan mengungkapkan, bahwa total anggaran yang disiapkan  untuk membayar insentif  pelayanan Covid-19 selama 5 bulan terhitung Maret-Agustus sebesar Rp 15 miliar.


   “Untuk lima bulan, total anggaran yang  kita siapkan untuk membayar sebesar Rp 15 miliar,” kata   dr. Yenny Mahuze didampingi Bidang Program dan Keuangan RSIUD Merauke  Hida Tukayo, kepada wartawan di   RSUD Merauke, Selasa (10/11).


    Yenny Mahuze  mengaku pembayaran  insentif tersebut sedang diverifikasi  oleh Badan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah Kabupaten Merauke. “Sedang diverifikasi  di keuangan. Kalau verifikasi selesai hari ini, berarti uang langsung masuk ke rekening masing-masing,” tandasnya.


  Yenny mengungkapkan, besarnya insentif diterima setiap petugas  tersebut berbeda-beda  mulai  Rp 15 juta setiap bulannya untuk penanggungjawab pelayanan Covid, sampai Rp  500.000  setiap bulannya untuk cleaning service.


  “Jadi pembayaran  insentif ini didasarkan pada petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian kesehatan. Artinya, insentif yang diterima petugas  akan berbeda dengan  mereka yang tidak kontak langsung dengan pasien tapi dia mencuci  barang bekas dari pasien Covid. Ada juga  Sopir dan tidak langsung dengan pasien Covid,” jelasnya.


   Yenny  juga menjelaskan lambatnya pembayaran insentif ini dikarenakan harus berpedoman pada pada Peraturan Menkes Nomor HK 0107 Menkes 392 tahun 2020  tentang pemberian insentif dan santuan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 harus dilakukan verifikasi dalam penyusunannya.


   “Administrasi harus dilakukan benar, detail dan lengkap, sehingga di kemudian hari  tidak ditemukan kesalahan dalam pembayaran insentif Covid ini, dan kami di Merauke, untuk insentif Covid  ini pembayaranan melalui mekanisme diatur dan tertuang dalam  PPA Perubahan tahun 2020. Bunyinya bukan insentif Covid tapi pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja selama pandemio Covid-19,” katanya.


    Sementara terkait penyampaian aspirasi yang dilakukan karyawan  dari RSUD Merauke, kata  Yenny Mahuze, sesungguhnya pihaknya sudah 3 kali melakukan pertemuan dengan para kepala instalasi, kepala  ruangan dan penanggungjawab  yang ada di RSUD Merauke, dimana  melalui rapat tersebut disampaikan  bahwa pembayaran insentif sedang berproses.


   “Kami  mengharapkan, mereka menjadi kepanjangan tangan penyampaian keterangan kepada jajaran dan staf ke bawah sehingga informasi ini bisa sampai ke bawah  mengapa pembayaran insentif ini  terlambat karena dia masuk dalam PPA perubahan tahun  2020 dan harus disahkan oleh DPRD,” terangnya. (ulo/tri)   


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer