
MERAUKE-Sejumlah kepala kampung dari Distrik Kimaam dan Ilwayab mengadu ke DPRD Kabupaten Merauke terkait dengan belum dicairkannya dana desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke. Atas pengaduan dari sejumlah kepala kampung tersebut, membuat DPRD Kabupaten Merauke menggelar rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merauke Dominikus Ulukyanan, S.Pd, di ruang sidang DPRD Kabupaten Merauke.
Dari pertemuan tersebut, terungkap bahwa belum dicairkannya dana desa tersebut karena belum ada pertangungjawaban (LPJ) pengunanaan dana desa tahun sebelumnya 2019. “Untuk pencairan dana tahap III tahun 2020, wajib melampirkan APBK dan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya,” kata Kepala Dinas PMK Kabupaten Merauke Drs Alfred A. Rapami, M.Si, kepada wartawan, seusai RDP tersebut.
Alberth Rapami menjelaskan bahwa dari 179 kampung yang ada di Merauke, 108 diantaranya sementara dalam proses pencairan tahap ketiga. Selebihnya, pihaknya masih menunggu Anggaran pendapatan Belanja Kampung (APBK) 2020 dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun sebelumnya. “Kampung-kampung inilah karena merasa belum cair makanya mereka melaporkan ke dewan. Aturannya, kedua dokumen tersebut harus masuk untuk dapat mencairkan dana desa tahap ketiga,” jelasnya.
Karena itu, jelasnya, bagi kampung-kampung yang belum membuat pertanggungjawaban untuk wajib membuat LPJ tersebut. “Sekalipun APBK dan Perbup tentang bantuan langsung tunai (BLT) sudah ada tapi kalau LPJ tahun 2019 belum ada, kami tidak akan cairkan,” tandasnya.
Mantan Sekretaris Dewan Kabupaten Merauke ini menuturkan bahwa dana desa tahun 2020 dicairkan 3 tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahuan ketiga 20 persne. Total dana desa untuk Kabupaten Merauke sebesar Rp 228 miliar lebih. Dimana untuk tahap pertama dan tahap kedua sudah cair masing-masing Rp 90 miliar lebih.
“Jadi untuk tahap pertama dan kedua sudah di rekening seluiruh kampung,” jelasnya. Sementara transfer tahap ketiga sebesar Rp 45 miliar lebih ke dalam rekening kampung sangat tergantung pada LPJ tahap pertama dan kedua. (ulo/tri)
