Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendataan Tenaga Honorer Belum Rampung

A
Penulis: Administrator❯
Nicolaus Wenda ( FOTO: Gratianus Silas/Cepos)
Nicolaus Wenda ( FOTO: Gratianus Silas/Cepos)
Nicolaus Wenda: Sebagian Besar Daerah Belum Kirim Data
JAYAPURA- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda, menyebutkan bahwa hingga kini proses pendataan honorer, baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, belum rampung.
Kata Wenda, hingga kini masih dalam proses input data untuk penyusunan dalam kebutuhannya yang berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Dengan kata lain, harus disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing organisasi perangat daerah (OPD).
“Sebagian besar kabupaten/kota belum mengirim (data honorer). Tapi ada dua kabupaten yang sudah mengirim dan sudah masuk di kami, tapi saya belum mendapat laporan dari kabupaten mana,” jelasnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (9/11).
Ditanya perihal kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan data kebutuhan honorer yang dimaksud, menurut Wenda hal itu kembali ke pemerintah daerah setempat. Artinya, jikalau serius menjalankan tugas, maka pendataan dapat diproses dengan cepat. Namun, kalau penyusunannya terlambat, maka prosesnya akan terlambat pula.
“Soal kinerja, kita di tingkat provinsi menyampaikan secara umum. Nah, untuk cepat lambatnya itu kembali kepada kinerjanya mereka. Kalau mereka serius dalam menjalankan tugas itu, tentu prosesnya juga cepat. Tapi kalau penyusunannya terlambat, maka prosesnya akan terlambat juga. Kami pendataan di tingkat provinsi juga termasuk terlambat,” tutur Nicolaus Wenda.
Wenda dan jajarannya di BKD Papua akan berupaya dalam beberapa hari ke depan agar semua data perihal honorer dapat dirampungkan, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pusat melalui BKN maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Tapi, kami juga harus menunggu teman-teman dari kabupaten/kota. Kalau sudah disusun semua sesuai kebutuhan masing-masing, maka mereka akan laporkan ke tingkat provinsi sebagai tim koordinator dan kami laporkan ke pusat untuk ditetapkan,” pungkasnya. (gr/nat)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer