
ASMAT-Pemerintah Kabupaten Asmat kembali menambah peserta penerima bantuan iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dalam tahun anggaran 2020 ini. Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Asmat, Fredi Agam Timisela di Agats, Kamis (02/11).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Asmat telah membuktikan komitmen dukungan penyelenggaraan program JKN-KIS dengan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya melalui pemberian jaminan kesehatan.
“Selaku penyelenggara program JKN-KIS, tentunya menyampikan terima kasih atas komitmen, dukungan dan kepedulian Pemda Asmat telah menjaminkan masyarakatnya kepada BPJS Kesehatan. Per bulan Oktober ini sebanyak 5.174 peserta ditambahkan dalam peserta penerima bantuan iuran program JKN-KIS Kabupaten Asmat,” kata Fredi.
Fredi menyebutkan jumlah peserta Jamkesda yang ditanggung pemerintah daerah setempat sampai bulan Desember 2020 sebanyak 11.720 jiwa, dengan nilai anggaran sebesar Rp 2 miliar lebih sampai bulan Desember 2020.
“Kita berharap agar program Jamkesda ini terus berlanjut, sehingga masyarakat tidak mampu bisa terbantu,” ujarnya.
Ia juga menyebut jumlah peserta JKN-KIS dan Jamkesda di Kabupaten Asmat kurang lebih 99.998 jiwa. Terdiri dari 79.669 ribu peserta penerima bantuan iuran APBN, Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri sebesar 2.073 Jiwa, Pekera Penerima Upah (PPU) sebesar 6.436 Jiwa, Bukan Pekerja (BP) sebesar 118 Jiwa dan 11.702 jiwa dari Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Asmat (PD-Pemda).
“Peserta PBI APBD ialah penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemda melalui APBD. Sedangkan, Peserta PBI APBN ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Peserta mandiri merupakan peserta yang mendaftar sendiri dan membayar iuran secara mandiri. Dan untuk peserta pekerja penerima upah terdiri dari PNS, TNI-Polri, pekerja swasta,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Asmat terus berkomitmen dalam program JKN-KIS. Saat ini Pemkab Asmat melalui BPKAD, Dinkes, Dinsos, dan Dukcapil masih terus koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk validasi data calon peserta yang akan ditambahkan kembali dalam program JKN-KIS. Dengan demikian, datanya valid dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kedepannya mudah-mudahan kita bisa mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Asmat, di mana semua masyarakat tidak mampu bisa mendapat jaminan pelayanan kesehatan melalui program JKN-KIS,” ujarnya.
Fredi menambahkan bahwa BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 13 Puskesmas, satu klinik dokter keluarga dan RSUD Agats dalam rangka mengimplementasikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat.
“Program jaminan kesehatan ini sangat membantu masyarakat, terutama dari sisi kesehatan dan ekonomi sosialnya. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama BPJS Kesehatan, Pemerintah Kabupaten setempat, serta Fasilitas Kesehatan dalam mengawal program JKN-KIS ini,” tandasnya. (ist/ulo/nat)
