
Perda Pajak dan Retrebusi Lanny Jaya Ditetapkan
TIOM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lanny Jaya menggelar Sidang Penutupan Rapat Paripurna DPRD Lanny Jaya dalam rangka Penetapan APBD Perubahan Tahun 2020 dan Raperda Non APBD Tahun 2020 Kabupaten Lanny Jaya yang digelar di ruang rapat DPRD Lanny Jaya pada Kamis (15/10)
Dalam sambutannya Ketua DPRD Lanny Jaya Tanus Kogoya S.Pd mengapresiasi kepada pimpinan dan para anggota DPRD yang telah bekerja kerassehingga dalam waktu yang singkat dapat merampungkan APBD Perubahan tahun anggaran 2020 dan telah ditetapkan dalam persetujuan bersama.
"Dari hasil evaluasi bersama tim anggaran eksekutif dan tim anggaran legislatif banyak saran dan usul yang sangat berguna bagi kami untuk pedoman di masa yang akan datang dalam penyelenggaraan pemeriontahan. pembangunan dan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya,"ungkapnya.
ia menambahkan sidang tersebut memutuskan yakni keputusan DPRD tentang Penetapan RAPBD Perubahan tahun Anggaran 2020 menjadi peraturan daerah, Perda Non APBD Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lanny Jaya dan Perda Non APBD Tentang Retrebusi Daerah Kabupaten Lanny Jaya.
"Melalui tahapan-tahapan pembahasan pada akhirnya materi-materi persidangan tersebut telah disetujui pula untuk ditetapkan menjadi peraturan daeerah Tahun 2020, untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan alat persidanga dewan yang berupaya untuk menyelesaikan seluruh proses dengan baik dari pembahasan hingga penutupan,"Pungkasnya.
Sementara itu Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si menyampaikan dalam sidang pembukaan telah menyampaikan meteri rancangan APBD Kabupaten Lanny Jaya Tahun anggaran 2020 yang pada prinsipnya tentang rancangan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah.
Bupati Befa menambahkan pihaknya yakin dan percaya bahwa DPRD Lanny Jaya telah menyimak dan mengkaji semua kandungan dari materi RAPBD-P, sehingga saat ini telah memasuki masa penutupan sidang paripurna.
Ia juga menyampaikan bahwa kandungan dari matyeri RAPBD-P TA 2020 pada prinsipnya merupakan jawaban atas tuntutan permasalahan daerah dan masyarakat yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah berupa rencana pembangunan jangka menengah daerah yang kebudian dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang dikenal dengan rencana kerja pemerintah daerah.
"Sehubungan dengan itu maka program dan kegiatan yang telah kita rencanakan tersebut dinilai sudah menjadi prioritas daerah yang penanganannya perlu didahulukan dalam pelaksanaanya dan berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah dan masyarakat,"bebernya.
Dirinya juga mengapresiasi unsur pim pinan dan anggota DPRD Lanny Jaya yang telah bekerja keras bersama dengan pihakeksekutif dalam melakukan kajian dan pembahasan terhdap materi RAPBDP sehingga dokumen RAPBD-P tahun anggaran 2020 dapat sepakati untuk ditetapkan.
Untuk diketahui sidang sebelumnya Bupati Lanny Jaya telah menyampaikan materi APBD Perubahan Tahun 2020 yang antara lain memuat strutur perubahan APBD Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan seperti pendapatan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Rp 1,212 Triliun tidak mengalami perubahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan sebesar Rp21,9 Milyar tidak mengalami perubahan, dana perimbangan sebelum perubahan sebesar Rp 727, 1 Milyar tidak mengalami perubahan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp 19,1 milyar juga tidak mengalami perubahan.
Sedangkan belanja sebelum perubahan sebesar RP 1.3 Triliun setelah perubahan menjadi Rp 1,2 Triliun atau berkurang sebanyak 4,51 persen. Pembiyaan yang diri dari penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp 45,1 Milyar setelah peruibahan tidak mengalami perubahan. Sisa lebih pembiayaan anggaran berkenaan silpa atau defisit sebelum perubahan Rp 60 Milyar dan setelah perubahan Rp. 1 Miyar atau defisitnya berkurang sebesar RP 59,4 Milyar atau 98,35 Persen.(Humas/gin)
