Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pansus DPRP: Keluarga Korban Pdt Yeremia Zanambami Sebut Nama Pelaku Penembakan
A
Penulis: Administrator❯

JAYAPURA - Pansus DPRD Papua mengungkapkan bahwa hasil kunjunganya ke Intan Jaya, bahwa keluargga Korban Pendeta Yeremia Zanambani mengakui pelaku penembakan almarhum adalah Pasukan Kostrat 344 atas anama Alpius.
Anggota Pansus Deki Nawipa mengatakan, ada beberapa anggota yang sering juga bersama dengan almarhum dan keluargga dan sudah dianggap sebagai keluargga tapi pada peristiwa itu hamba Tuhan ditembak oleh mereka sendiri maka nama pelaku juga diketahui korban.
"Mama atau istri almarhum waktu kami tanya siapa itu pembunuh bapa ia langsung mengatakan yang bunuh atas nama Alpius dari satuan Kostrat 344, jadi entah mau ungkapkan atau tidak ini kami sampaikan sesuai dengan data yang kami ambil langsung di lapangan, dan istri almarhum langsung tunjuk kalau 'kau Alpius ko yang bunuh', kalau tidak percaya kami punya data tertulis dan video dan kami pansus siap bertungjawab," katanya.
Kata dia Kehadiran Pansus ini mewakili Pemerintah Provinsi Daerah dan Pusat dan ia melihat bahwa masyarakat disana sangat berharap keadilan karena mereka sudah tahu siapa pelaku penembakan.
"Kami melihat persoalan HAM dari tahun 1960 Sampai dengan saat ini tidak bisa terungkap karena lebih memproteksi institusi tidak pada pelakunya maka jika ingin menyelesaikan masalah dan tidak tercoreng nama baik negara dan konstitusi harus ungkap pelakunya," terangnya.
Kata dia , meski banyak tim yang dikirim tetapi kalau tidak menyentuh substansi masalah terkait pelanggaran HAM, tidak akan menyelesaikan persoalan. "Persoalan ini tidak akan selesai dan nama baik instisusi dan negara dan lainya akam tercoreng," katanya.
Pansus memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah dan aparatur dengan meminta segera mengungkapkan pelaku penembakan dan pemerintan harus mengupayahkan hal ini agar pelaku diungkan secara adil.
Ia juga memberikan rekomendasi rencana dilakukan drop pasukan dari Maluku harus dihentikan sebelum melakukan pengungkapan kasus penembakan tersebut dan kondisi harus aman dulu.
"Pengiriman pasukan harus dijentikan sebelum penyelesaian masalah, jika tidak masyarakat akan merasa terancam dan mereka merasa kehadiran aparat sebagai musuh ini rekomendasi kami," katanya.
Selain itu, sebelum adanya penyelesaian masalah di daerah itu dan pengungkapan kasus pelanggaran HAM beserta penyelesaian masalah konflik, Jangan melakukan survey dan penambangan di daerah itu."Walau menurut aturan surat izin dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi jika ada masalah masyarakat tidak akan mengijinkan ini harus diselesaikan dulu, Jadi kami lebih kepada bagaimana memptiteksi masyarakat," katanya.
Sekertaris Pansus Namantus Gwijangge Dari Pansus Kemanusiaan dibentuk melihat masalah Nduga dan Intan Jaya dan sesuai kesepakatan fraksi karena masalah kemanusiaan harus dibicarakan dan didampingi dan kali ini dalam kasus penembakam hamba Tuhan di Intan Jaya.
"Kerja kita fokus pada rakyat sipil dan jaminan keamanan bagi mereka, sesuai SK yang ada," katanya.
Semenyata itu masih di tempat yang sama, Ketua Pansus Feryana Wakerkwa mengatakan Tim Pansus yang berangkat pada (05/10) pihaknya sampaikan sesuai pantauan diatas masyarakat tidak aman aktifitas pemerintaan dan ekonomi lumpuh.
"Kami sampaikan apa yang kami rasakan di Intan Jaya, masyarakat merasa tidak aman, aktivitas ekonomi mereka terganggu dan Pemerintah tidak berjalan, dan banyak rumah kelihatan tidak dihuni karena masyarakat takut beraktivitas," katanya.
Diakui, pihaknya sempat ketemu beberapa anak anak sekolah dan masyarakat merasa 'Pagar' mereka yaitu Pendeta sudah hilang jadi mereka takut dan mengungsi.
"Jadi mereka berpikir pagar kami saja sudah terbongkar dan pagar artinya masyarakat kehilangan hamba Tuhan yang menjadi pagar mereka sehingga mereka takut dan mengungsi," katanya.(oel).
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
