Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JAYAPURA - Ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Perdana Menteri Tuvalu, Kausea Natano, telah menegaskan kembali pentingnya dialog terbuka dan konstruktif tentang situasi hak asasi manusia di West Papua (Papua).
Kata dia melalui rilis yang di terima Cenderawasih Pos melalui ULMWP, Kamis, (8/10) bahwa sejalan dengan keputusan Pimpinan Forum (PIF) di Tuvalu pada tahun 2019, Ketua Forum dalam minggu ini telah menulis surat kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT-HAM PBB), Michelle Bachelet, meminta informasi terbaru mengenai konsultasi dengan Pemerintah Indonesia terkait undangan untuk misi ke West Papua (Papua).
Lebih lanjut, Ketua Forum menegaskan kembali seruan Pemimpin PIF kepada semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia bagi semua warga dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik dengan cara damai.
"Ini terjadi menyusul eskalasi baru-baru ini di West Papua (Papua), termasuk penembakan dan kematian Pastor Yeremia Zanambani dalam seminggu terakhir," katanya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Dame Meg Taylor, menyuarakan keprihatinan tentang pelaporan baru-baru ini atas tuduhan baru pelecehan dan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa, dan situasi hak asasi manusia yang sedang berlangsung di West Papua (Papua).
“Tanpa akses yang sesuai dari media independen, masyarakat sipil atau kelompok HAM di Papua Barat (Papua), sulit memverifikasi laporan dari kelompok penentang. Namun demikian, laporan dan rekamannya meremehkan, dan saya tetap sangat bermasalah dengan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.” katanya
“Saya menyadari bahwa pandemi COVID-19 telah memfokuskan kembali perhatian kawasan dan memang seharusnya demikian, bagaimanapun, ini tidak berarti bahwa kita harus meniadakan upaya advokasi berkelanjutan kita pada prioritas utama Forum seperti ini. Serupa dengan ini, kami sebagai Blue Pacific, terus secara aktif mendukung dan terlibat dalam prioritas mendesak seperti perubahan iklim dan lautan.” paparnya.
Lajutnya, Isu West Papua (Papua) telah menjadi agenda Pemimpin sejak tahun 2000 dan melalui keterlibatannya dengan masyarakat sipil Pasifik menjadi agenda standing Leaders pada tahun 2015,(oel).
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
