Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saat Tertangkap Ada yang Sok Jago, Giliran Tandatangan Surat Pernyataan Malah Hilang

A
Penulis: Administrator❯
Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan, Drh. Haris Prayitno didampingi rekannya, Anum ketika memberikan keterangan di kantornya di Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura di Otonom Kotaraja, Senin (5/10). Ia menjelaskan terkait hewan  penyebar penyakit
Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan, Drh. Haris Prayitno didampingi rekannya, Anum ketika memberikan keterangan di kantornya di Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura di Otonom Kotaraja, Senin (5/10). Ia menjelaskan terkait hewan  penyebar penyakit

Mendengar Dinamika Penegakan Hukum Terkait Masuknya Satwa Penyebar Penyakit Menular di Papua


Papua masih terbilang menjadi daerah yang steril dari penyakit rabies maupun flu burung. Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pelarangan Pemasukan Hewan Penular Rabies menjadi payungnya meski banyak yang memasukkan diam-diam. 


Laporan : Abdel Gamel Naser


Hingga  kini Papua masih bisa aman dari penyakit yang ditularkan oleh hewan semisal rabies maupun flu burung. Butuh komitmen kuat agar Papua benar-benar steril mengingat jika sudah terjangkit maka  peluang mewabah sangat mudah dan inilah yang diperjuangkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura.


Meski demikian kebijakan ini dianggap tidak sejalan dengan semangat yang diusung sejumlah komunitas pecinta hewan khususnya di Jayapura yang akhirnya kesulitan mendatangkan hewan peliharaan dari luar.  Cenderawasih Pos berdiskusi dengan  Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan, Drh. Haris Prayitno dan disini terungkap bahwa pihaknya masih mempertahankan status ini lantaran jika ada satu jangkitan maka proses penularan sangat cepat dan bisa mewabah.


“Saya ambil contoh baru – baru ini di Merauke ada ayam yang mati diduga karena penyakit yang masuk dari luar dan hanya hitungan hari ada ribuan ayam yang siap jual lainnya ikut mati,” beber Kepala Balai Pertanian Kelas I Jayapura, Drh. Muhlis Natsir, M.Kes  seperti disampaikan Haris. Hanya diakui hingga kini upaya untuk terus memasukkan satwa yang  berpotensi membawa penyakit selalu ada.


Haris mempresentasekan bahwa terhitung Januari 2020 hingga September kemarin tercatat yang paling banyak adalah  penyelundupan jenis unggas sebanyak 54 persen, kemudian Hewan Penular Rabies (HPR) sebanyak 29 persen, reptile sebanyak 14 persen dan sisanya produk hewan seperti daging babi. Hanya untuk reptile ini justru dari Papua ke luar Papua dan biasanya jenis ular atau biawak. Sedangkan untuk produk hewan biasanya daging babi dari Bali maupun Manado.


“Kemarin kami baru saja menggagalkan upaya penyelundupan ular yang ditulis di kartonnya adalah makanan ringan padahal isinya ular. Biasa kalau sudah tertangkap begini pemiliknya ikut hilang juga,” sindirnya. Lalu banyak juga jenis ayam aduan yang diselundupkan masuk lewat pelabuhan dan disini kata Haris kadang ada juga yang sok sok-an pasang badan mengatakan mengenal kepala ini kepala itu dengan tujuan diloloskan.


Namun pihaknya menjelaskan aturan hukumnya dan meminta  orang tersebut menandatangani materai sebagai bukti bahwa hewan atau ayam tersebut adalah miliknya. “Nah yang begini – begini biasa langsung hilang. Awalnya berdebat ini itu bilang kenal ini kenal itu tapi ketika kami sodorkan surat pernyataan bermaterai malah hilang. Nanti ada yang ke kantor juga tapi bukan orang yang ditemui di pelabuhan tadi dan saat diminta menandatangani ternyata tidak muncul juga,” ceritanya.


“Biasanya ayam aduan yang diselundupkan dan kami punya prosedur, jika tiga hari tak diurus maka kami musnahkan,”  tambahnya. Namun disini pihaknya tak memungkiri bahwa tidak mudah untuk menghentikan semua upaya penyelundupan mengingat pihaknya hanya mengawal di wilayah pabean sedang jalan jalan tikus, jalur speedboat juga masih dilakukan.


“Kadang ada yang menurunkan hewannya di tengah laut, dipindahkan ke speedboat. Begitu juga dengan pintu di PNG banyak anjing keluar masuk dan ini tidak mudah. Jangkauan plus personel tidak sebanding,” bebernya. Tak hanya di pintu masuk, terkadang ketika dilakukan sosialisasi, tak jarang tanggapan miring dari masyarakat.


“Tidak mudah memang, kadang kami dibilang inikan hanya satu ekor dan tidak mungkin menyebarkan penyakit. Sebenarnya yang ingin kami utarakan adalah sekalipun satu ekor kalau sudah menjangkit ke yang lain maka prosesnya sangat cepat. Bayangkan saja flu burung dulu sejak 2003  hingga kini, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk merubah status menjadi steril lagi,” tegasnya.


Disinggung tentang asprirasi dari beberapa komunitas hewan yang ingin memasukkan hewan peliharaan sebagai hoby, kata Haris saat ini Papua masih steril dan pihaknya tak bisa menjamin jika satu saat tak ada penularan meski sudah diurus surat – suratnya. “Sebenarnya anjing – anjing yang dipelihara komunitas masih konsen soal vaksinnya tapi yang sulit adalah masyarakat yang memelihara secara biasa dan dibiarkan bebas seperti itu. Selain itu karena Papua masih aman dari rabies maka status inilah yang coba kami pertahankan,” pungkasnya. (*/wen)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer