Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kabupaten/Kota Banyak Masalah Disemua Aspek, Pemekaran Untuk Siapa?

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo
Emus Gwijangge. Foto: Noel/Cepos

JAYAPURA - Pemerintah Pusat diminta memahami kondisi masyarakat Papua yang sangat jelas menolak dan tidak membutuhkan pemekaran Provinsi Papua seperti yang dikumandangkan Pemerintah Pusat.

Melalui sambungan telepon selulernya Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Emus M. Gwijangge, ST mengtakan, Jakarta harus paham, rakyat Papua tidak butuh pemekaran provinsi dan uang.

“ Pemekaran dan Otsus ini dua masalah yang orang Papua tidak butuh itu, karena saat ini, Orang Papua hanya butuh pelurusan sejarah Papua. Jadi masalahnya itu, harus dikembalikan kepada rakyat Papua,” kata Emus.

Seperti yang dibahas oleh pemerintah pusat dalam undang-undang 21 tahn 2001, pasal 34  dan ada pejabat lokal menilai pemekaran provinsi itu sah-sah saja, namun 99 persen orang Papua tidak butuh dan tidak menginginkan pemekaran.

Emus mengatakan dengan ada dua provinsi. Papua dan Papua Barat, sementara di Provinsi Papua ada 29 kabupaten/kota ini saja masih ada kabupaten tidak maksimal berjalan secara baik, maka dirinya pertanyakan pemekaran provinsi itu untuk siapa?.

"Orang Papua saja sampai detik ini mereka tidak butuh pemekaran, tidak butuh uang tapi mereka butuh untuk bagaimana agar Jakarta dan Papua harus duduk bersama untuk selesaikan persoalan Papua, pemekaran untuk siapa?,”ujar Emus.

Kata dia, ini era keterbukaan, Sehingga Pemerintah pusat harus melihat Papua secara luas, jangan melihat Papua dari sisi politik dan kepentingan bisnis.

Kata Gwijangge, akar permasalahannya itu harus diselesaikan secepatnya, dan pemerintah Pusat tahu masalahnya.

"intinya selesaikan akar permasalahannya itu dulu lalu pemerintah pusat duduk, rakyat Papua duduk kemudian siapa yang fasilitasi pertemuan itu untuk duduk bersama dalam satu meja. sekarang Ketua DPR Papua saja bukan orang asli Papua. Termasuk di sejumlah kabupaten sudah banyak non Papua yang duduk di kursi parlemen, begitu juga di bidang Pemerintahan semua sudah diisi orang luar Papua, jika ada pemekaran provinsi lagi, itu sama saja memberi peluang besar kepada orang luar untuk menguasai Tanah Papua. Jadi stop pemekaran provinsi jika ingin menyelamatkan rakyat Papua,” paparnya, (oel).

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer