Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU: Tidak Menolak Cabup Tapi Aturan Yang Menolak

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo
Titus Loy Mohi. Foto: Noel/ceposonline

JAYAPURA - Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) Yitus Loy Mohi menegaskan terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat bahwa KPU menolak salah satu bakal pasangan calon bupati (Cabup), KPU luruskan bahwa yang sebenarnya terjadi, pada saat pendaftaran bakal calon wajib menyampaikan syarat pencalonan dan sayarat calon

"Syarat pencalonan Itu BKWK dan B1 KWK, yang isinya dukungan rekomendasi dari DPP Parta politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris jenderal, BKWK adalah Fom dukungan gabungan partai politik terhadap bakal pasangan calon, Petrus Urokmabin Rumilen Pitelen syarat mendaftar tidak melampirkan dokumen sementara dalam pendaftaran hal ini wajib," Kata Mohi kepada Cemderawasih Pos, Senin, (14/9).

Mohi mengatakan, kalau untuk syarat calon itu terproses ada waktu baru bisa perbaikan tapi untuk syarat pencalonan itu hal wajib di penuhi, jika tidak KPU tidak ada dasar lagi untuk melakukan verifikasi adminiatrasi karena b k w k dan d 1 k w k tidak ada, ini yang menjadi persoalan Nya sehingga masyarakat jangan termakan isu, terhadap kondisi ini," katanya.

Mohi juga menegaskan bahwa masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu dari pihak ketiga yang menurutnya telah diketahui yang sengaja untuk menghalang-halangi proses Pemilukada untuk itu masyarakat diminta untuk lebih dewasa dan langsung mengkonfirmasi informasi kepada KPU bukan menyebar secara Semarang media sosial bagi masyarakat umum.

"Masyarakat kami minta untuk mengikuti proses yang terjadi di KPU, KPU kita bekerja berdasarkan aturan PKPU tidak berdasarkan titipan dari siapapun," tegasnya.

Untuk itu, siapapun dia calon jika benar-benar memenuhi persyaratan sesuai PKPU maka dia bersifat wajib dan berhak untuk menjadi bakal calon yang siap maju pada Pilkada 9 Desember mendatang, tapi jika tidak maka aturan sendiri yang akan mengugurkan.

" Sementara mereka mendaftar 25 Kursi DPRD harus di Bagi, tim Calon Satu ambil 5 kurai dan calon lain 20 kursi, Jadi secara tegas Kami mau sampaikan bahwa penolakan Pasangan calon ini bukan karena kata atau oknum tetapi aturan yang menolak dan hal ini tegas," ujarnya.

Ia menambahkan, Calon Wajib memenuhi syarata harus diusung oleh 5 kursi sementara mereka ini tidak diusung oleh siapapun, partai apapuan karena b k w k dan b 1 KWK tidak ada, maka KPU menegaskan Sekali lagi bukkan KPU yang menolak calon tetapi aturan yang menolak, karena tidak memenuhi syarat,

"Kami juga meminta jika ada informasi yang menyebar di masyarakat terkait tahapan KPU meminta tanya ke KPU karena kami sangat terbuka kepada siapa saja dan bisa langsung bertanya kepada KPU, Jangan percaya isu yang dikembangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka masyarakat Jangan percaya itu dan bisa bertanya langsung kepada KPU, harus pastikan informasi itu langsung dari penyelenggara jika di luar dari itu KPU tidak bertanggung jawab," katanya.(oel).

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer