Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pansus Hanya Diberi Waktu Satu Bulan

A
Penulis: Administrator❯
Thomas Sondegau (Elfira/Cepos)
Thomas Sondegau (Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Hasil rapat yang dilakukan oleh Pansus Otsus DPR Papua bersama Dirjen Otda Kemendagri guna membahas soal waktu yang digunakan untuk melakukan evaluasi Otonomi Khusus akhirnya dijawab. Pertemuan yang digelar pekan kemarin ini memberi waktu kepada Pansus selama 1 bulan untuk mempersiapkan semua.  Dengan waktu 1 bulan ini seharusnya pansus baik MRP maupun DPR Papua bisa menggelar evaluasi secara menyeluruh tanpa alasan

Pasalnya yang perlu dilakukan Pansus kini hanyalah menjaring aspirasi atau suara akar rumput tentang kemana dan bagaimana Otsus berikutnya. Sebelumnya Pansus mendatangi kantor Dirjen Otda guna meminta waktu lebih yakni 2 bulan namun ternyata hanya diberikan waktu 1 bulan. “Kami ke Jakarta untuk meminta perpanjangan waktu pembahasan UU Otsus dan jangan langsng ditetapkan mengingat Papua dan Papua Barat sedang membahas. Jadi pemerintah pusat jangan hanya menyentuh pasal 34 huruf C pasal keuangan saja,” kata Ketua Pansus DPRP, Thomas Sondegau melalui ponselnya, Rabu (2/9).

Pemerintah pusat memang mendapat catatan khusus mengingat dari keseluruhan pasal, hanya dua pasal yang berjalan yakni Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua maupun tentang keuangan sementara pasal lainnya mulai dari pasal 1 – 79 tidak semua berjalan sesuai harapan. “Kami minta kewenangan sehingga kami bisa ikut mengatur dalam kebijakan yang diambil. Harusnya bisa selama beberapa aspek mulai dari keuangan, masalah luar negeri, keamanan maupun keagamaan, itu yang tidak bisa,” beber Thomas.

Naun yang terjadi semua diambil alih oleh pemerintah pusat sementara kewenangan untuk mengatur daerah juga mengacu pada Undang-Udang 23 tahun 2004 padahal seharusnya kata Thomas di Papua ada Undang – Undang nomor 21 dan bukan justru semuanya dikaitkan dengan UU nomor 23. “Jadi dari waktu 1 bulan yang diberikan, sesuai dengan agenda Pansus kami akan lakukan FGD. Kami akan memulai dari para tokoh di Papua kemudian memberi ruang yang sama untuk masyarakat dan jika perlu para bupatinya harus ikut memfasilitasi,” tambah Thomas.

Sekali lagi dengan waktu 1 bulan ini ia menyatakan tak mau terlambat. Sebab jika terlambat bisa jadi Papua kembali diatur oleh kebijakan pemerintah pusat dan ini yang perlu dihindari. “Dari rangkuman aspirasi ini nantinya akan kami antar ke pemerintah pusat dan hasilnya seperti apa itu akan kami sampaikan kepada masyarakat. Intinya kami ke Jakarta untuk meminta pemerintah pusat tidak terburu – buru dan biarkan masyarakat di Papua menyusun evaluasinya,” tegasnya. (ade/nat)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer