Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Soal Ijin Hutan, Pengusaha Besar Lebih Diberikan Ruang Ketimbang Masyarakat kecil
A
Penulis: Administrator❯

JAYAPURA - Sekertaris I Dewan Adat Papua John NR Gobay mengatakan Pengelolaan Kehutanan di Provinsi Papua, selama ini terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat adat Papua dan stakeholder kehutanan selain pengusaha pemegang Ijin HPH.
Dikatakan Gobay selama ini terkesan pemerintah lebih meng-anakemaskan Pemegang Ijin HPH, hal ini terlihat dengan belum adanya payung hukum bagi stakeholder lain di Papua memperoleh perijinan kehutanan di Papua.
"Luas hutan Papua telah terbagi , dari Luas total hutan di Tanah Papua, yang telah dimanfaatkan untuk HPH adalah 5.596.838 hektar, diberikan atau dilepas untuk kebun sawit seluas 1.256.153 hektar, yang telah dimanfaatkan untuk Hutan Tanaman Industri adalah seluas 524.675 hektar sementara itu, HPH Adat yang direncanakan dengan Perdasus Papua No.21 Tahun 2008,Total luas keseluruhannya 78.040 hektar," katanya melalui rilis kepada Cenderawasih Pos, di Jayapura, Jumat, (21/8).
Lanjutnya dari data diatas jelas bahwa dalam bidang kehutanan di Papua selama ini perijinan lebih besar diberikan ruang kepada pengusaha besar sedangkan masyarakat kecil belum mendapatkan akses perijinan.
"Selama ini Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Kehutanan Papua mengatakan kita menunggu NSPK Perdasus No 21 Tahun 2008, padahal telah ada berbagai regulasi baru yang dapat memberikan peluang kepada masyarakat dengan berbagai Permen LHK yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan payung hukum bagi stakeholder lain di Papua, untuk itu kami mengajukan Raperdasi tentang Pengelolaan Kehutanan di Papua," katanya.
Ia menjelaskan pada awal tahun 2019 telah terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat adat pemilik hutan adat di Papua yang kayu kayunya ditahan di Surabaya. sehingga perlu disiapkan sebuah regulasi kehutanan di papua yang baru.
"Agar masyarakat papua memperoleh ruang kelola hutan di Papua. Baik itu Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan," katanya(oel).
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
