Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JAYAPURA-Adanya statemen dari salah satu anggota DPR Papua, Deki Nawipa yang berpendapat sebaiknya Pansus Otsus ditiadakan dan lebih mengefektifkan lembaga DPR Papua secara utuh untuk menyikapi berkembangnya dinamika politik jelang tahun 2021 dimana Otsus disebut akan berakhir, akhirnya ditanggapi Ketua Pansus Otsus, Thomas Sondegau ST.
Ia menyatakan bahwa statemen tersebut seharusnya tak disampaikan oleh anggota DPR Papua sendiri mengingat lahirnya pansus berdasar aturan yang sudah disepakati dan menjadi keputusan lembaga (DPRP).
Thomas menyatakan bahwa jika ada hal yang dianggap tidak sejalan dengan Pansus Otsus dan ingin ditindaklanjuti maka sebaiknya disampaikan lewat Badan Musyawarah (Bamus) dan bukan langsung disampaikan ke publik. Secara etika itu akan lebih baik ketimbang terkesan sesama anggota tidak memiliki pandangan yang sama dan justru terkesan melemahkan.
“Saya bingung saja, ini anggota dengan anggota di dalam yang buat pertanyaan tersebut. Ini mereka mengerti atau tidak. Ingat Undang-Undang Nomor 21 pasal 77 menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan oleh rakyat melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua namun bukan semua DPR atau MRP melainkan membentuk pansus agar lebih terarah dan lebih mudah,” kata Thomas di Jayapura, Selasa (18/8).
Karenanya tidak mungkin tugas seperti ini dihandel oleh komisi karena skalanya jauh lebih kecil. Karena harus mengambil keputusan yang krusial dan melibatkan masyarakat umum makanya dibuatlah Pansus. Karenanya Thomas berpendapat bahwa keliru jika mengatakan Pansus dibubarkan. Sebab ini sudah disepakati termasuk dengan lahirnya empat pansus lainnya.
“Kalau sesama anggota DPR masih saling sikut lalu bagaimana mau selamatkan rakyat sendiri. Jika wakilnya tidak saling dukung seperti ini nanti rakyatnya bingung. Lalu kalau mengatasnamakan fraksi ini juga perlu diklarifikasi sebab kami Fraksi Demokrat tidak pernah membahas soal ini,” tegasnya.
Thomas menyebut selain Pansus Otsus ada juga empat pansus lainnya yakni Pansus Kemanusiaan, Pansus PON, Pansus LKPJ Gubernur dan Pansus BURT dan semua pansus bekerja atas nama DPR Papua. Karenanya Thomas sedikit menyayangkan karena statemen tersebut disampaikan di luar Bamus.
Disinggung bahwa jika bekerja menggunakan lembaga maka akan lebih mudah karena melibatkan banyak anggota ketimbang pansus, namun kata Thomas untuk masalah yang besar maka perlu dibentuk pansus dan dalam pansus sendiri tidak hanya anggota DPR saja melainkan ada 4 pimpinan DPR di dalamnya sehingga bisa dibilang lembaga juga yang bekerja. “Kalau menganggap mampu maka silahkan bergabung dan disitulah akan dilihat perannya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” imbuhnya.
Senada disampaikan anggota Komisi IV dari Partai PKB, Orgenes Kawai. Ia berpendapat bahwa tak sepantasnya dalam internal DPR mengeluarkan pendapat untuk meniadakan Pansus Otsus. Pasalnya semua akan bekerja dengan peran masing – masing. “Saya pikir kurang tepat menyampaikan pansus ditiadakan sebab perangkat ini keputusan lembaga jadi sebaiknya dikawal saja,” singkatnya. (ade/nat)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
