
Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas. Menurutnya mahasiswa maupun masyarakat perlu memahami perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan revisi (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua oleh pemerintah pusat.
Dikatakannya tidak ada istilah Otsus Jilid I dan Jilid II , karena UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua tetap berlaku sepanjang belum dicabut secara resmi oleh pemerintah atau dibatalkan.
Menurutnya, yang saat ini jadi konsen pemerintah dan DPR RI hanya membahas revisi UU Otsus pada subtansi pasal-pasal tertentu yg mengatur soal dana Otsus 2% dari DAU nasional dan penguatan terhadap beberapa pasal tertentu agar implementasi Otsus lebih konsisten terhadap rakyat Papua.
“Hampir 80 - 85 % kabupaten di Papua tidak mampu meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatan alternatif untuk menjaga keseimbangan terhadap penerimaan daerah dari sektor Pajak sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan RUU lainya. Sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana Otsus masih sanggat besar,” jelasnya via sambungan telepon kepada Cenderawasih Pos, Selasa (4/8) kemarin.
Terkait aksi demo yang dilakukan mahasiswa di Kampus Uncen, Senin (3/8) kemarin, Mandenas mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap Uncen Jayapura selama Otsus berlangsung termasuk 20 tahun dana Otsus dikucurkan ke Papua. Padahal Uncen sebagai kampus tertua telah melahirkan draf RUU Otsus sebelum menjadi UU.
"Jadi kalau mau demo nanti Demo saja ke kepala daerah di Papua dari provinsi sampai kabupaten dan kota minta pertanggungjawaban alokasi dana Otsus selama 20 tahun dikemanakan. Jangan jadikan Uncen sebagai sasaran,” ucap Mandenas yang merupakan alumni Uncen Jayapura.
Dirinya mengakui bahwa suara kelompok masyarakat Papua yang menolak Otsus sudah sanggat baik. Namun jangan frontal tapi bisa lewat dialog terbatas dengan pemerintah agar ada masukan untuk pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga dapat terus melakukan perbaikan terhadap pendekatan pembangunan di Papua yg belum menyentuh sasaran Orang Asli Papua (OAP). karena selama kurang lebih 20 Tahun Otsus berlangsung di Papua, hanya menciptkan ‘raja-raja’kecil di Papua.
"Sehingga kalau rakyat Papua tolak Otsus maka rakyat Papua perlu juga meminta pertangungjawaban para kepala daerah di Papua terhadap pengunaan dana Otsus selama ini. Karena bupati dan wali kota di Papua, mayoritas adalah Orang Asli Papua,” tutupnya.(tim)
