Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hindari Penindakan, Peserta Pilkada Diminta  Pahami Aturan 

A
Penulis: Administrator❯
Sosialisasi Penanganan Perlanggaran dalam Pilkada oleh Gakkumdu Bawaslu Papua di Merauke, Senin  (20/7).(Sulo/Cepos)
Sosialisasi Penanganan Perlanggaran dalam Pilkada oleh Gakkumdu Bawaslu Papua di Merauke, Senin  (20/7).(Sulo/Cepos)

MERAUKE-Kendati belum ada penetapan siapa-siapa yang  akan ditetapkan   sebagai calon  bupati dan wakil bupati  Merauke periode  2021-2026 untuk bertarung  pada Pilkada  serentak  2020, namun Ketua  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Kabupaten Merauke  Oktafina  Amtop, S.Sos meminta  peserta  pemilihan Kepala  Daerah  Kabupaten Merauke untuk  lebih memahami  aturan  Pilkada agar terhindar dari penindakan.


  “Kami dari Bawaslu meminta kepada  para peserta Pilkada untuk lebih memahami   aturan  yang ada sehigga terhindar dari penindakan. Kalau   para peserta  tidak mengikuti aturan maka  sudah pasti penindakan itu terjadi,” kata  Oktafina Amtop pada sosialisasi  penanganan pelanggaran dalam pemilihan  bupati dan  wakil bupati  tahun 2020 oleh Gakkumdu Bawaslu  Provinsi Papua di Swiss belhotel Merauke, Senin (20/7).


   Amtop menjelaskan bahwa  pengawasan  itu tidak hanya  dilakukan oleh Bawaslu  tapi seluruh elemen masyarakat. “Kami harapkan dukungan dan partisipasi   dari masyarakat untuk sama-sama melakukan   pengawasan dalam  pemilihan bupati dan wakil bupati   serentak  di  Merauke,” jelasnya.


   Ketua  Bawaslu Kabupaten  Merauke Metusalak  M. Infandi  menjelaskan  4 titik  rawan  pengawasan  Pilkada di  masa pandemi  dengan  4 tahapan adalah  verifikasi  faktual dukungan  perseorangan, namun tidak ada calon yang memenuhi syarat.   Kedua, pendataan dan pemutakhiran data pemilih, kampanye dan proses pemungutan  dan perhitungan   suara.


   Khusus  pemutakhiran  data pemilih, Ketua Metusalak Infandi menjelaskan bahwa  persoalan  DPT ini  menjadi perhatian  pihaknya. Karena   meski  tahapannya sudah dilewati  cukup  jauh namun  dalam sidang sengketa di MK,  DPT ini selalu   dipermasalahkan. “Kita harap dari proses pemutakhiran sampai pada penetapan,  benar-benar   harus   menjadi perhatian kita  semua terutama KPU  yang melakukan pemutakhiran  tersebut dan  Bawaslu sebagai  pihak yang mengawasi  pemutakhiran  tersebut,” jelasnya. (ulo/tri)   


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer