Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polda Diminta Usut Penyalahgunaan ADD di Kampung Beneik

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo

Petrus Sawa: Itu Tidak Benar, Penggunaan ADD Sudah Sesui Juknis


SENTANI-Polda Papua diminta untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Tahun 2017 hingga 2020  yang dilakukan oleh oknum kepala Kampung Beneik, Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura.


Permintaan ini disampaikan Tenaga Pendamping Desa di Distrik Unurumguay, Erick Ruamba bersama rekannya kepada wartawan di Sentani, Jumat (10/7) kemarin.


Erick mengaku, pihaknya sudah melakukan pembinaan dan terus mengingatkan kepada oknum kepala kampung agar tidak menyalahgunakan ADD. Namun karena berulang kali diingatkan dan tidak digubris, pihaknya kemudian melaporkannya ke Pemerintah Distrik Unurum Guay, namun tak ada tindakan tegas yang dilakukan.


Bahkan proses pencairan ADD dan dana lainnya tetap terus dilakukan meskipun laporan pertanggung jawaban yang dibuat adalah fiktif. Tak sampai di situ, laporan serupa  juga pernah  disampaikan ke kepolisian setempat dan responnya sama.


“Kami sudah laporkan beberapa kali ke pemerintah distrik, tapi tidak ada tindakan atau sanksi. Mereka tetap keluarkan rekomendasi untuk pencairan tahap berikutnya. Kami lapor ke pihak keamanan juga tidak ada tindakan. Polisi bilang, mereka tunggu laporan orang kampung, sementara warga memiliki keterbatasan dalam membuat laporan,"ungkapnya.


Menurutnya, penyalahgunaan ADD di Kampung Beneik diduga terjadi sejak 2017 hingga saat ini.  “Dana Covid-19 dan ketahanan pangan masing-masing sebesar Rp 100 juta diserahkan oleh Sekda di Yapsi, sebagian hilang, yang diserahkan ke kampung cuma Rp 40 juta, Rp 60 juta hilang. Kami minta kepada Polda Papua agar segara mengusut tuntas kasus ini,”tegasnya.


Sementara itu, Kepala Distrik Unurum Guay, Menase Jek mengaku, pihaknya sudah melakukan pengawasan terhadap seluruh anggaran yang masuk ke kampung. Bahkan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala. Namun karena faktor SDM sehingga pemanfaatan anggaran yang masuk ke kampung tak sesuai peruntukan atau Juknisnya.“Memang kita biasa melakukan pengawasan, keadaan kondisi di masyarkaat, SDM yang kurang sekalipun kita selalu memberikan  arahan dan petunjuk tetapi itu sudah keadaan SDM, bisa juga dikatakan fiktif. Itu sudah kondisi di lapangan,  kita berusaha sesuai Juknis tapi itu sudah kondisi di lapangan. Kita berusaha memperbaiki, tapi berjalannya program kegiatan harus dicairkan yah kita berjalan ,” jelasnya.


Ia mengaku dilema karena ketika penggunaan anggaran ini masih banyak yang tak sesuai. Namun ada desakan juga dari Pemerintah Kabupaten untuk segera mencairkan anggaran tahap selanjutnya. Di satu sisi, dia juga mengakui bahwa apa yang disampaikan pendamping itu adalah fakta. Bahkan kata dia, ada beberapa kampung lainnya di wilayah itu yang melakukan praktek serupa.


Sementara itu, Kepala Kampung Beneik, Petrus Sawa saat dikonfirmasi membantah segala tudingan itu. Menurutnya, penggunaan ADD sejak 2017 itu digunakan untuk pembangunan rumah layak huni sebanyak 16 unit. Sedangkan dana Covid-19 digunakan untuk kegiatan penanganan covid di kampung.


"Kalau dana ketahanan pangan, kami ambil Rp 30 juta untuk menutup kekurangan dana Covid-19 yang dipotong dari kabupaten. Jadi kami sudah buat sesuai petunjuknya. (roy/tho)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer