
MERAUKE- Biaya rapid test sebesar Rp 150.000 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan bagi pelaku perjalanan seluruh Indonesia, tidak hanya berlaku bagi rapid test yang dilakukan oleh pemerintah namun berlaku juga bagi unit layanan swasta.
“Itu berlaku di seluruh Indonesia, jadi besaran biaya rapid test ini tidak hanya berlaku bagi layanan pemerintah tapi juga untuk layanan yang digelar swasta,” tandas Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Terawan Agus Putranto menjawab pertanyaan wartawan saat kunjungan kerja bersama menteri Koordinator PMK dan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional.
Menurut Terawan Agus, harga tersebut sudah dipertimbangan agar tidak memberatkan masyarakat. Menurutnya, Rp 150.000 sekali rapid yang ditetapkan tersebut merupakan harga batas atas. Namun soal berapa harga wajarnya, tambah Menkes, bukan kewenangan pihaknya lagi untuk menentukan.
Sementara itu, terkait dengan keluarnya surat edaran Menkes RI tersebut, Pemerintah Kabupaten Merauke terhitung sejak Rabu (8/7) telah memberlakukan harga Rp 150.000 sekali rapid tersebut. Ngatinem, salah satu warga Merauke dari SP 1 Tanah Miring Merauke memberi apresiasi atas penurunan biaya rapid tersebut karena menurutnya mengirangi beban perjalanan.
“Sebagai masyarakat biasa, kami memberi apresiasi atas penurunan harga ini menjadi Rp 150.000,’’ katanya. Ngatinem sendiri terhitung 2 kali melakukan rapid test bersama 2 anggota keluarganya. Pasalnya, sebelumnya dia bersama suami dan anaknya sudah melakukan rapid test dengan biaya Rp 210.000 perorang.
Namun tiket yang dibooking untuk berangkat tanggal 2 Juli 2020 diundur pihak maskapai ke tanggal 27 Juli, sehingga hasil rapid test yang sudah diperolehnya mubazir alias tidak berlaku lagi. Karena surat sehat hasil rapid tersebut hanya berlaku selama 14 hari. ‘’Ya, terpaksa harus ikut rapid test lagi supaya bisa melakukan perjalanan. Mudah-mudahan nanti tiketnya tidak dicancel atau diundur lagi,” harapnya. (ulo/tri)
