
SENTANI-Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Jayapura, Alphius Toam mengatakan, pihaknya tidak melaksanakan rasionalisasi anggaran di tahap kedua sesuai dengan arahan TAPD Kabupaten Jayapura guna menutup kekurangan anggaran daerah yang kembali ditarik pusat.
"Dana kami sebagian besar itu sudah dialihkan pada tahap pertama, jadi di tahap kedua ini kami tidak lakukan perubahan karena memang kita sudah tidak ada anggaran,"kata Alphius Toam saat ditemui wartawan di Sentani, Selasa (7/7).
Dia menjelaskan, tahun ini alokasi anggaran yang dikelola dinas tersebut sebenarnya Rp 72 miliar. Namun setelah terjadinya pandemi Covid-19 ini, anggaran tersebut dikurangi sehingga sisa saat ini sebesar Rp 8 miliar. Anggaran tersebut dipakai untuk pembayaran tenaga kontrak honorer yang bekerja di dinas itu, kemudian pembayaran untuk proses perencanaan yang kontraknya sudah terjadi di bulan Februari Tahun 2020.
"Yang ada hanya untuk pembayaran tenaga kontrak, honor yang bekerja di kantor, hanya itu saja. Kemudian pembayaran untuk proses perencanaan yang kontraknya sudah jadi di bulan Februari," beber Alphius.
Lanjut dia, jumlah anggaran yang terbesar yang dialokasikan di dinas itu sebenarnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun ketika dikembalikan ke pusat maka total anggaran yang ada di dinas tersebut berkurang drastis.
Memang itu kalau kasih anggaran yang terbesar itu bersumber dari DAK, kemudian ada dari dana bagi hasil, ditambah dana Otsus. Dana Otsus kemarin ada penambahan di perubahan Rp 10 miliar yang nanti akan diserahkan. Tetapi kemungkinan besar itu nanti digunakan untuk pengelolaan penataan kawasan pariwisata.
"Kami sedang menunggu sekarang ini adalah di perubahan ini," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Jhon Wicklif Tegai mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun 2020 mengalami penyusutuan sebesar Rp 151 miliar dari total 1,4 triliun. Penyusutan APBD ini lantaran sumber pendapatan daerah yaitu dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU dan DAK dikurangi akibat pandemi Covid-19. Untuk menutupi kebutuhan anggaran ini, seluruh OPD diminta melakukan rasionaliasi mandiri. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati maksimal 30 persen dari total anggaran yang dikurangi oleh masing-masing OPD itu. (roy/tho)
