
JAKARTA, Jawa Pos – Rasio utang Indonesia dipastikan akan melonjak signifikan. Lonjakan itu disebabkan karena ada pelebaran defisit APBN yang dilakukan pemerintah akibat dampak penanganan pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, rasio utang RI tahun ini akan melonjak hingga 7-8 poin persen dibanding rata-rata rasio sebelumnya.
‘’Ini adalah loncatan yang tidak normal karena berada dalam kondisi tidak normal. Dalam kondisi normal, ini tidak akan kita lakukan,’’ ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, kemarin (30/6).
Febrio menjelaskan rasio utang 2020 diproyeksi akan mencapai 37,6 persen terhadap PDB. Sementara di tahun 2021, rasio utang diramal akan ada di level 38,5 persen.
Padahal, di tahun lalu, realisasi rasio utang RI masih ada di level 30 persen dan tahun ini ada di kisaran 32 persen dari PDB. Meski begitu, Febrio mengaku level rasio utang yang diproyeksi di antara 37-38 itu masih relatif aman apabila dilihat berdasar standar internasional.
Dia juga menekankan, rasio utang yang diproyeksikan pada 2021 tersebut sudah memperhitungkan pelebaran defisit berdasarkan Perpres 72/2020 yang sebesar 6,34 persen terhadap PDB atau mencapai Rp 1.039,2 triliun.
Adapun beban anggaran pemerintah dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sebesar Rp 695,2 triliun. Dengan kebijakan itu, maka menyebabkan defisit APBN menjadi 6,34 persen.
Rincian anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa sektor di antaranya yakni sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (K/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.
‘’Kita masih berusaha untuk recovery dari krisis yang cukup dalam dari yang dihadapi 2020. Dengan demikian, pemerintah akan sangat hati-hati. Di satu sisi pemerintah ingin tetap hadir di perekonomian untuk stimulus perekonomian,’’ tuturnya.
Akibat kenaikan utang, rasio pembayaran bunga utang juga naik menjadi 17 persen. Selama ini, rasio pembayaran bunga utang ada pada level 12 persen dari pengeluaran pemerintah.
‘’Dengan Perpres 72/2020 ini, pemerintah akan menaikkan porsi pengeluaran untuk bunga utang itu menjadi 17% dari pengeluarannya. Ini memang akhirnya harus kita sadari sebagai batasan, karena ini langsung menjadi konsep fiscal space,’’ tutur Febrio.
Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira sempat mewanti-wanti peningkatan rasio utang. Bhima menyebut, peningkatan defisit anggaran hingga di atas 6 persen akan membawa banyak dampak terutama dari sisi pembiayaan. ‘’Jika defisit di atas 6 persen, maka rasio utang langsung melonjak dari 40-45 persen dari PDB,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.
Bhima menyebut, pelebaran defisit anggaran yang membengkak akan berdampak pada APBN di masa mendatang. ‘’Karena nanti yang akan menanggung biaya pemulihan ekonomi adalah APBN tahun berikutnya,’’ jelasnya. (dee/JPG)
