
Minta Penetapan PT Gunakan Metode Terukur
JAKARTA, Jawa Pos – Ketentuan mengenai parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen di bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Norma yang diatur dalam pasal 414 ayat 1 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) itu digugat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, gugatan dilakukan sebagai upaya menjaga proporsionalitas atau keberimbangan dalam hasil pemilu legislatif (Pileg). Dia menilai, sebagai negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional di Pilegnya, sudah semestinya asas proporsionalitas terpenuhi secara baik.
Fadli menilai, keberadaan norma tentang ambang batas yang dipraktikkan saat ini tidak jelas. Di mana angka yang ditetapkan lebih merepresentasikan kepentingan politik dan tidak didasarkan perhitungan yang proporsional. Sehingga mencederai keadilan.
“Keadilan dalam konversi suara ke kursi bagi partai politik selaku peserta pemilu dan juga bagi pemilih yang memberikan suaranya,” ujarnya. Hal itu dia nilai bertentangan dengan Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Untuk diketahui, PT merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus dipenuhi Partai untuk diikutkan dalam konversi suara pemilu ke kursi DPR. Sehingga partai yang ingin mendapatkan kursi DPR harus memperoleh suara sah nasional sebesar persentase PT yang ditetapkan. Pada Pemilu 2009 besaran PT 2,5 persen, kemudian 3,5 persen di Pemilu 2014, dan 4 persen pada Pemilu 2019.
Meski demikian, gugatan itu bukan berarti pihaknya tidak setuju dengan penerapan ambang batas parlemen. Namun pihaknya mempersoalkan besaran ambang batas yang basis penentuannya mengabaikan prinsip pemilu proporsional. Selama ini, angka yang ditetapkan cenderung mengalami peningkatan tanpa dasar yang berbasis akuntabilitas rasional.
Oleh karenanya, ke depan, penentuan besaran ambang batas parlemen dirasa perlu menggunakan metode penghitungan yang jelas dan mengedepankan proporsionalitas pemilu. “Dengan diajukannya uji materi ke Mahkamah Konstitusi, harapannya dapat semakin mempertegas dan menjaga proporsionalitas pemilu di Indonesia kedepan,” terangnya.
Pihaknya lantas mencontohkan salah satu metode yang dapat digunakan, yakni metode Tageepara. Metode ini melibatkan tiga variabel utama seperti rata-rata besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan, jumlah daerah pemilihan, dan jumlah kursi parlemen dalam menentukan ambang batas. (far/JPG)
