Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wapres Minta Percepat Pemutakhiran DTKS

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo

JAKARTA, Jawa Pos – Penyaluran data bantuan sosial di awal-awal wabah Covid-19 sempat terkendala karena data warga miskin. Pemicunya adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ada saat ini, ternyata hasil pencacahan Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 silam.


Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta perlu dilakukan valiadsi serta pemutakhiran DTKS. ’’Saya ingin Menko PMK dan Kepala Bappenas melakukan kajian tentang hal ini (pemutakhiran DTKS, Red) dan bisa dilakukan lebih cepat,’’ katanya dalam pengantar rapat konsolidasi data kemiskinan di kantor wapres kemarin (25/6).


Untuk diketahui rapat resmi bersama sejumlah Menteri itu adalah rapat perdana yang dilakukan Wapres Ma’ruf Amin di tengah wabah Covid-19. Para Menteri yang hadir adalah Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Mensos Juliari Batubara, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.


Ma’ruf mengatakan pemutakhiran data kemiskinan atau kesejahteraan sosial itu penting untuk dilakukan. Sebab belum pernah dilakukan pemutakhiran sejak pencacahan oleh BPS pada 2015 lalu. Dia berpesan supaya pemutakhiran data dilakukan dengan verifikasi lapangan. Seperti yang dilakukan BPS pada 2015 lalu.


Selain itu Ma’ruf mengatakan perlu dibangun mekanisme pendaftaran mandiri. Mekanisme ini melengkapi pemutakhiran yang dilakukan tingkat nasional. Dengan adanya mekanisme pendaftaran mandiri dari masyarakat, alat pemutakhiran data kemiskinan bersifat dinamis.


’’Orang yang merasa membutuhkan bansos dapat mendaftar jika belum terdaftar,’’ katanya. Cara pendafatarannya pun diharapkan dibuka dengan sejumlah cara. Misalnya datang langsung maupun melalui aplikasi. Ma’ruf menegaskan dalam sistem pendaftaran mandiri ini tetap harus melalui verifikasi terlebih dahulu. Setelah lolos verifikasi, baru dimasukkan ke dalam basis data.


Ma’ruf menegaskan dibukanya mekanisme pendaftaran mandiri dalam sistem DTKS itu harus dibangun secepatnya. Baginya data kesejanteraan sosial atau perlindungan sosial seperti DTKS adalah data berharga suatu negara. Sehingga perlu tata kelola dan pengawasan yang baik. ’’Dulu saya dengar ada pokja data,’’ katanya. Pokja data ini bertugas mengelola keakuratan data kesejahteraan sosial sebelum diteken atau disahkan Menteri Sosial.


Dalam laporan buku data terpadu (BDT) 2015 disebutkan bahwa semula tercatat sebanyak 28.031.885 keluarga yang diverifikasi untuk masuk dalam data perlindungan kesejahteraan sosial. Kemudian hasil akhir BDT 2018 menyebutkan jumlah keluarga yang masuk dalam data kesejahteraan sosial sejumlah 25.751.356 keluarga. Terbanyak ada di Jawa Timur sejumlah 4.467.547 keluarga. Disusul dengan Jawa Barat sejumlah 4.419.794 keluarga. (wan/JPG)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer