Sohilait: Kami Akan Intervensi Perbaikan Pembangunan dan Pelayanan di Sekolah yang Rusak

Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Christian Sohilait, ST. M.Si menegaskan meski bukan tugas dan tanggung jawabnya secara langsung karena sekolah tersebut ditingkatan sekolah dasar yang menjadi tanggung jawab Pemkab Mamberamo Raya, namun pihaknya akan melakukan intervensi perbaikan pembangunan dan pelayanan di sekolah tersebut. Melalui DAK yang nantinya diusulkan setiap kabupaten/kota yang ada di Papua.
Tapi sebelum intervensi tersebut dilakukan, Sohilait mengatakan telah menghubungi Sekda Kabupaten Mamberamo Raya dan telah menyampaikan keluhan dan pemberitaan yang viral tersebut. Hal yang pertama harus dilakukan adalah memastikan bahwa foto yang beredar di sosial media tersebut diambil dalam kurun waktu yang tidak lama sehingga kondisi terakhir saat ini sesuai dengan yang ada.
“Apa yang disampaikan di sosial media itu saya sudah lihat dan banyak yang menyampaikan secara langsung dan juga melalui pusat pelaporan kami bahwa memang terlihat sekolah tersebut tidak layak. Saya sudah komunikasi dengan Pak Sekda di Mamberamo Raya Pak Suita, karena tidak berhasil komunikasi dengan Pak Kadisnya,”ucap Christian Sohilait saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (24/6)
Dirinya meminta untuk dipastikan apakah foto tersebut adalah keadaan sama seperti saat ini. Jika benar hal tersebut maka hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. DPPAD Provinsi Papua hanya dapat melakukan intervensi.
“Kita akan lihat seluruh usulan yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Papua yang akan menyampaikan secara fisik bangunan sekolah tersebut tidak layak. Bagaimana mungkin kita mau mencerdaskan anak Papua yang cerdas dan brilian jika sekolah tersebut bangunan tahun 1960 atau 1970-an,”bebernya
Mantan Sekda Lanny Jaya ini mengaku akan meminta kepada tim anggaran di Pemerintah Provinsi Papua agar bila nantinya pemerintah kabupaten /kota menyampaikan usulan kepada Pemprov Papua. Namun apabila nantinya dalam usulan SD tersebut tidak masuk dalam pengusulan, maka DPPAD akan menjadikan prioritas pembangunan atau perbaikan sekolah tersebut.
“Kami juga mendapatkan laporan banyak guru yang tidak di tempat saat ini. Kami akan segera rapat dengan seluruh kepala dinas pendidikan se-kabupaten/kota di Papua untuk menyamakan persepsi terkait banyaknya keluhan yang disampaikan kepada kami,”tegasnya.
Ditambahkan, mekanisme intervensi yang dilakukan jika sekolah tersebut tidak dilakukan perbaikan adalah dana DAK dan otonomi khusus seluruhnya akan dibahas ditingkat Provinsi Papua meski itu adalah anggaran Kabupaten dan Kota. Sehingga waktu pembahasan di tingkat Pemerintah Provinsi, DPPAD Provinsi Papua akan terlibat langsung, maka dalam pembahasan tersebut DPPAD akan memastikan sekolah tersebut masuk dalam pembangunan atau renovasi sekolah yang perlu dibangun.
“Intervensi tersebutlah yang bisa kami lakukan. Saya mau kerja di sekolah tersebut harus tuntus. Seperti misalnya kita buat sekolah unggulan maka semua sektor harus masuk dan semua tuntas dan selesai pada tahun yang sama dan semua harus terlibat, maka itu perlu kerja sama yang baik dan kelihatan,”pungkasnya.(fia/nat)
