
JAYAPURA-Komisi IV DPR Papua sepakat bahwa jika melihat potensi yang dimiliki khususnya di Papua, perlu kiranya dibangun pabrik semen skala lokal. Pabrik ini nantinya membantu mengangkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat termasuk memberdayakan tenaga kerja lokal. Wacana untuk membangun pabrik semen ini mencuat dalam kegiatan Panja bersama Dinas PU Provinsi Papua, di Swisbell Hotel.
Beatrik menyampaikan bahwa saat ini seiring pesatnya pembangunan, kebutuhan semen untuk Papua tak bisa lagi dipungkiri karena jika terus bergantung suplai dari luar maka dipastikan harganya meroket. “Di Papua terkait dengan pabrik semen ini memang ada rencana dan dulu pernah dilaporkan, namun sempat terhenti tapi tadi kepala dinas ESDM kembali sampaikan dan kami sangat merespon positif,” jelas Beatrix di Swisbel Hotel, Rabu (17/6).
Secara terpisah, Kepala Suku Wita Waya Kabupaten Jayawijaya Primus Wagai mengaku rencana apapun yang dilakukan harus datang dulu dan pamit kepada pemilik ulayat atau masyarakat. Pihaknya mempertanyakan rencana tersebut, karena yang ditakutkan masyarakat ini masalah limbahnya apabila rencana ini direalisasikan.
“Harus ada koordinasi dulu dengan kami yang memiliki hak ulayat, di Wamena ada yang namanya pemerintah daerah Bupati dan wakil Bupati sehingga harus ada koordinasi dulu kalau hanya sebatas wacana kami juga tidak setuju,”ungkapnya saat ditemui di Gedung Wenehule Hubi Wamena, Jumat (19/6).
Menurutnya, wacana untuk membuka pabrik semen ini sudah ada sejak masa kepemimpinan Bupati Alm. David Huby dan memang mendapat perlawanan yang keras dari masyarakat sehingga perlu dilakukan studi kelayakan lebih dulu dan sampai saat ini belum pernah dilakukan sampai saat ini.
Sementara, Kepala Distrik Pisugi Agustinus Kosay mengatakan sebaiknya DPRP jangan langsung menanggapi jika ada masukan dari tokoh intelektual, namun harus turun lebih dulu ke masyarakat agar bisa menanyakan mereka apakah program seperti ini mau diterima atau tidak, karena masyarakat banyak yang tidak tahu.
“Alangkah baiknya turun ke masyarakat adat untuk menanyakan mau diterima atau tidak sehingga bisa diteruskan ke atas,”jelasnya.
Sebab, kalau masalah ini dibicarakan di tingkat atas terus, maka kemungkinan besar masyarakat yang terkena dampak bisa menolak. “Orang tua kami menjaga kesuburan tanah di Lembah Baliem ini dengan pengorbanan, dengan ritual pengorbanan ternak babi ini selalu dilakukan, sehingga harus melihat pendapat masyarakat jangan langsung dari atas.”ujarnya. (ade/jo/tri)
