Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tokoh Lintas Agama Se-Papua Minta Jokowi Bebaskan Buktar Cs Tanpa Syarat

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo
Pemimpin lintas agama Se Provinsi Papua, melakukan jumpa pers, menyeruhkan peryataan moral  terhadap proses hukum 7 terdakwa kasus  Makar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan di Kantor Sekertariat Bersama, APO Kota Jayapura, Jumat, (12/6).. foto: Noel/Cepos

JAYAPURA - Pemimpin lintas agama Se Provinsi Papua, meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membebaskan 7 terdakwa kasus Dugaan Makar Buchtar Cs agar dibebaskan tanpa syarat.

Hal ini dikatakan para tokoh agama dalam peryataan moral  terhadap proses hukum 7 terdakwa yang saat ini tengah menanti putusan di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Tokoh lintas agama yang hadir dan menandatangani peryataan itu, anatara lain Ketua Umum PGGP Papua Pendeta Lipiyus Biniluk M.Th, Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu M.Th, Presiden GIDI Dorman Wandikbo, Presiden Gereja Baptis Papua, Pendeta Dr. Socrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Gereja Kingmi, Pendeta Dr  Benny Giay, Ketua Persekutuan Gereja - Gereja se Kota Jayapura(PGGS). Yan Pieth Wambrauw M.Th, Ketua Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia Pendeta Hiskia Rollo S.Th., MM. Ketua Satu Sinode Gereja Pantekosta di Papua (GPDP) Pendeta Ferry Y Ayomi S.Th, Ketua MUI Papua K.H Saiful Islam Al Payage, Ketua BPD GBI Wilayah Papua, Pendeta Yohanes Sumiran M.Th, Ketua Sinode GKO Papua, Pendeta Jalahan Sianturi M.Th, Ketua PGLII Wilayah Papua, Pendeta Kornelius Sutriyono M.Th, Ketua API Kota Jayapura, Pendeta Jerry Rahakbauw M.Th, Wakil Ketua Persatuan Umat Budah Indonesia Papua, Ponco Sampoerna Winata, Ketua Sinode GKKK Papua, Pendeta Yeremia Suebu M.Div, Ketua Asosiasi Pendeta Se Indonesia API Papua, Pendeta Jimmy Koirewoa S.Th dan Ketua Wilayah GKN Papua, Pendeta George Sorontou M.Th, Sekertaris Gereja GPDP Pendeta Mathab Ayorbaba M.Th, Ketua Gereja Patekosta Haleluya Indonesia/GPHI, Ketua Sinode Gereja Betel Papua di Tanah Papua, Yones N Arobaya, SE.,MM

Mewakili tokoh lintas agama se Papua Ketua MUI Papua K.H Saiful Islam Al Payage dalam membacakan peryataan itu mengatakan menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas kepedulian yang tinggi bagi Provindi Provinsi Papua.  “Belum pernah ada yang mempunyal hati dan kerja nyata untuk Papua seperti Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko widodo namun sayangnya, pembangunan intrastruktur hanya membuka isolasi antar daerah tetapi hati dan kehidupan masyarakat asli Papua belum tersentuh,” ujarnya.

"Kami pun berterima kasih atas kebijaksanaan Bapak Presiden Republik Indonesia sehingga Otsus telah berjalan dan sebentar lagi akan berakhir. Otsus yang sebentar lagi akan berakhir inl, masih menyisahkan berbagai problem yang didalamnya termasuk persoalan hukum. Persoalan ini tentu meninggalkan luka dan kekecewaan dibatin orang Papua,” terangnya.

Dikatakan,. saat ini, berbagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah terjadi di tanah Papua ternyata tidak pernah dapat terselesaikan, sebagai contoh; kasus Wasior, Wamena, Paniai, Nduga dan Surabaya belum mendapatkan kejelasan dan keadilan secara hukum," katanya  di Kantor Sekertariat Bersama, APO Kota Jayapura, Jumat, (12/6).

 

Ia mengatakan selama ini dalam persidangan di pengadilan, berbagai keputusan hukum tidak berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Fakta-fakta hukum yang terbukti di pengadilan tidak dihormati dan keputusan hakim lebih banyak berpihak kepada kebijakan pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki modal.

"Fakta di lapangan, kasus ujaran kebencian dan tindakan rasis yang justru terjadi diluar tanah Papua yang ditujukan kepada para mahasiswa Papua, namun faktanya pelaku ujaran rasis dihukum sangat rendah sedangkan mereka yang menolak perlakuan rasis justru dihukum berat. Hal seperti ini dikhawatirkan akan menghasilkan gejolak yang lebih besar ditengan masyarakat,” ucapnya.

Oleh sebab itu, sebagal pimpinan lintas agama , sangat menyatakann menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dengan tegas menolak berbagal bentuk ketidakadilan dan rasisme. “ Menurut kami, manusia dalam eksistensinya dihadapan TUHAN dan Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang setara dalam hak, kewajiban, harkat dan martabat. Semua umat manusia

memiliki nilal yang sama sebagai makhluk ciptakan TUHAN yang setara, mulia dan tidak ada perbedaan," katanya.

Dikatakan  berawal dari kasus rasisme di Surabaya yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Yogyakarta dan Semarang pada tanggal 15-17 Agustus 2019 oleh organisasi Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), anggota TNI dan Forum Komunikasi Putra - Putri Purnawirawan TNI (FKKPI) telah memicu aksi protes anti rasisme oleh masyarakat Papua dan berbagai kelompok yang bersolidaritas di seluruh Tanah Papua dan di seluruh Indonesia sejak tanggal 19 Agustus hingga awal September 2019.

Persoalan rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua telah menciderai kehidupan berbangsa dan benegara sehingga Negara harus serius dalam menyelesaikan persoalan rasisme ini. Menurut pengamatan mereka sebagai pemimpin umat beragama yang harus berdiri secara obyektif, independent dan dalam kapasitas menyuarakan keadilan dan kebenaran; bahwa ke - 7 (tujuh) terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri

Balikpapan perlakuan rasis. Tetapi dalam dakwaan dan tuntutan di persidangan sangatlah jauh berbeda dengan data dan fakta dilapangan. “ Mereka korban rasisme tetapi justru dituduh melakukan gerakan makar mereka murni melakukan demonstrasi karena menolak rasis," katanya.

 

 

Dikatakan tokoh agama di Papua mengamati bahwa proses hukum terhadap ke persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan - Kalimantan Timur tidaklah procedural,  mulai dari penangkapan yang sewenang-wenang, penyiksaan yang terjadi sejak proses penangkapan dan pemeriksaan yang tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pemindahan para terdakwa yang dilakukan diluar Papua dimana tidak sesuai dengan tempat terjadinya peristiwa dan tanpa memberitahukan kepada keluarga serta penasihat hukumnya.

" Pemindahan ini jelas membuat Jarak antara tempat kejadian perkara sehingga keluarga terdakwa juga semakin Jauh sehingga konsekuensinya berdampak bagi tidak terdapatnya akses bagi keluarga terdakwa lainya dan seluruh rakyat Papua untuk melihat persidangan secara terbuka,” terangnya.

Walaupun secara hukum persidangan harus di lakukan secara terbuka 7 (tujuh) terdakwa dalam dan Proses hukum ini juga bertambah sulit dengan situasi Pandemi Covid-19 sehingga membuat persidangan dilakukan secara online terhitung mulal awal bulan April 2020. “ Persidangan secara online ini membuat proses pembuktian tidak dapat dilakukan secara optimal dan obvektif, mulal dari sinyal terganggu, waktu yang tidak tepat," katanya.

 

Selain itu, masyarakat umum yang tidak dapat mengakses persidangan secara terbuka- tentu melanggar asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta terbuka untuk umum.

 

Pihaknya melihat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa sangat tidak masuk akal karena jauh dari fakta persidangan..saksi yang menjelaskan fakta fakta sebagaimana tuduhan makar, melainkan saksi yang melakukan pemataian dan pengamanan terhadap aksi demo anti rasisme tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019. Sedangkan saksi dari Kesbangpol sama

sekali tidak mengetahut terdakwa dan dugaan perkara yang dilakukan termasuk tidak mengetahul organisasi mereka terdaftar di Kesbangpol atau tidak karena pendaftaran di Kesbangpol bukan merupakan kewajiban tetapi sukarela. Disamping itu, tiga ahli yang diajukan JPU yakni ahli bahasa, ahli psikologi dan ahli HTN keterangannya tidak mempunyai korelasi dugaan perbuatan makar yang dilakukan oleh terdakwa. Disamping Itu, Jaksa Penuntut Umum juga tidak menghadirkan ahli pidana untuk mendukung pembuktiannya terhadap dakwaan tersebut.

Lajutnya, dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum hanya memutar video demo anti rasisme dan sama sekali tidak ditunjukkan barang bukti yang mendukung pembuktiannya bahwa terdakwa melakukan makar. Terdakwa melaluil penasihat hukum dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) saksi fakta dan lima ahli yang terdiri dari ahli HTN, Ahl Pidana, Ahli Filsafat Hukum.

"Ahli Politik dan Resolusi Konflik, Ahli Rasisme. Dari pengamatan kami berdasarkan bukti surat dan barang bukti serta keterangan saksi fakta bahwa terdakwa Ferry Kombo, Alex Gobay, Hengky Hilapok, Irwanus Uropmabin dan Agus Kossay bukan melakukan makar tetapi Ikut dalam aksi demo anti rasisme di Jayapura sebagal reaksi atas tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019.  Sedangkan Buchtar Tabuni dan Steven Itlay sama sekali tidak terlibat dalam demo anti rasisme, maupun pertemuan kaitan dengan gerakan Papua Merdeka," katanya.

 

Terhadap realitas dan kondistitersebut, para pemimpin umat beragama se-Papua meminta Presiden Republik Indonesia untuk serius menyelesaikan masalah rasisme di Papua. “ Kami menyampaikan hal ini guna membantu pemerintah agar terjadi stabilitas politik dan kestmanan Jangka panjang secara khusus di Papua dan Indonesia," katanya.

Pada umumnya, Lanjut Payage, pemimpin umat beragama yang selalu berdampingan dengan umat  maka jika Rasisme kalau dibiarkan akan sangat berbahaya.

"Kami meminta agar proses hukum terhadap ke-7 (tujuh) terdakwa yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan- Kalimantan Timur dilakukan secara lebih adil. Kasus berawal dari rasisme di Surabaya dan bukan makar. Negara harus bisa membedakan antara gerakan makar dan reaksi terhadap rasisme," katanya.

Lebih lanjut, di tengah situasi Pandemic Covid-19 dan situasi politik kedepan, maka 7 terdakwa dapat dibebaskan tanpa syarat karena mereka korban rasis.

 

 

" Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar terdakwa di bebaskan tanpa syarat dan kami minta agar putusan yang dibacakan oleh yang mulia Majelis Hakim mencerminkan proses hukum yang tidak rasis dan hakim harus menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa masih ada keadilan bagi rakyat Papua dalam proses hukum di negara ini seperti yang termaktub dalam UU RI dan Peraturan Pemerintah RI No. 40 dan 56 tentang pengawasan dan penghapusan diskriminasi, ras dan etnis," tegasnya. (oel)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer