
JAYAPURA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akhirnya memberikan penjelasan mengenai tuntutan terhadap 7 terdakwa kasus dugaan makar yang telah disampaikan dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimtan Timur baru-baru ini.
Bahkan Kejati Papua menyatakan, tujuh terdakwa kasus dugaan makar yang saat ini kasusnya disidangkan di PN Balikpapan bukanlah korban dari aksi rasisme yang terjadi di Surabaya pada tahun 2019.
Pasalnya ketujuh terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) terbukti secara sah menjadi aktor intelektual yang memprovokasi aksi makar dalam kerusuhan di Jayapura pada 29 Agustus 2019 lalu.
Adapun ketujuh terdakwa tersebut yakni Buchtar Tabuni, Agus Kossay, Fery Kombo, Alexander Gobay, Steven Itlay, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.
Dimana Alexander Gobay dituntut 10 tahun penjara, Irwanus Uropmabin dan Hengky Hilapok dituntut lima tahun penjara, Fery Kombo 10 tahun penjara dan Buchtar Tabuni 17 tahun penjara. Sementara Steven Itlay serta Agus Kosay dituntut 15 tahun penjara.
Pelaksana Harian Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Papua, Alexander Sinuraya mengatakan, ketujuh terdakwa dikenakan Pasal 106 KUHP tentang makar sesuai dengan fakta persidangan serta telah memenuhi unsur dan barang bukti yang ada.
"Tingginya tuntutan terhadap Buchtar Tabuni, Agus dan Steven Itlay karena sudah berulang kali mereka terlibat dalam aksi makar. Sementara Alexander dan Fery terkait upaya mereka mengerahkan mahasiswa dalam aksi bersama Komite Nasional Papua Barat dan United Liberation Movement for West Papua dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Jayapura,” jelasnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, kemarin.
Terkait kasus 7 terdakwa ini, Alexander meminta masyarakat di Papua untuk tidak menyamakannya dengan kasus rasisme di Surabaya. Sebab lanjut Alex, perbuatan ketujuh terdakwa ini bukanlah pidana biasa. Melainkan mereka sebagai aktor intelektual yang memprovokasi massa untuk melawan negara. Karena itu, ia berharap masyarakat bisa memahami langkah penegakan hukum dalam kasus ini.
“Tidak ada pembenaran dari aspek hukum untuk membebaskan ketujuh terdakwa kasus makar tersebut. Sebab, perbuatan mereka berkaitan dengan upaya melawan kedaulatan negara,” tegas Alex.
Dikatakan, JPU meneliti dan menilai berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan terhadap ketujuhnya telah terpenuhi unsur pasalnya sebagai pelaku tindak pidana makar.
“Ini bukan lagi masalah menyampaikan aspirasi. Melainkan aspirasi yang sudah bertentangan. Penghasutan atau makar, seruan-seruan hingga timbulnya aksi yang tidak baik pada saat kerusuhan Agustus 2019,” paparnya.
Sementara itu, Adrianus Tomana selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini mengungkapkan, pihaknya memiliki seluruh bukti berupa video, foto dan pengakuan dari para terdakwa bahwa terlibat upaya makar ketika terjadi unjuk rasa di Jayapura pada 29 Agustus 2019.
“Dilik makar berdasarkan penurunan dan pembakaran bendera merah putih di kantor Gubernur Provinsi Papua dan mereka menggantinya dengan bendera bintang kejora,” pungkasnya.(fia/nat)
