
Puluhan orang yang mengatasnamakan Pelajar dan Mahasiswa Eksodus Papua melakukan aksi damai di Abepura, Rabu (10/6). Aspirasi yang diusung terkait permintaan pembebasan 7 pelaku makar yang saat ini menjalani proses hukum di PN Balikpapan.
Kapolresta Jayapura Kota, AKBP. Gustav R Urbinas menyampaikan, aksi damai yang dilakukan kemarin tidak diberi izin kendati mereka sudah mengajukan surat. Dari hasil telaah Polresta Jayapura Kota, surat yang disampaikan secara mendesak. Di sisi lain, tidak diberikan izin lantaran sedang dalam pandemi Covid-19.
“Dalam telaah surat yang dimasukkan ke Polresta, banyak hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, kita sudah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Korlapnya untuk tidak melaksanakan kegiatan,” ucap Kapolresta Gustav Urbinas kepada Cenderawasih Pos, Rabu (10/6).
Adapun isi surat yang dimasukkan lanjut Kapolresta, mahasiswa dan pelajar eksodus Papua meminta untuk melakukan long march ke Kantor MRP dan DPR Papua. Untuk itu, pihaknya tidak mengizinkan kegiatan yang berupa aksi turun ke jalan apalagi long march, kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.
“Di tengah pandemi Covid-19, kami tidak akan memberikan izin kepada siapa saja yang akan melakukan aksi damai atau unjuk rasa dalam bentuk apapun atau mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Yang kita rekomendasikan kegiatan audiensi terbatas dengan menyurati lembaga yang dituju dan itu bisa kami fasilitasi dan mengawasi,” tegasnya.
Terkait dengan aksi damai tersebut, pihaknya tetap melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. Dimana aspirasi disampaikan secara damai dan secara terbatas yang diikuti sekitar 30 orang yang diterima ketua MRP di Jalan Biak, Distrik Abepura.
Kapolresta Gustav Urbinas juga menyampaikan sebanyak 500 personel melakukan pengamanan. Dimana pengamanan yang dilakukan ini tidak terlepas dari penertiban dan melakukan imbauan terkait penggunaan masker.
“Anggota kami sejak pagi sudah melakukan sweeping dan sosialisasi penggunaan masker sebagaimana peraturan Walikota untuk wajib menggunakan masker di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Secara terpisah, Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Gatot Haribowo dalam apel yang dilakukan di Taman Imbi menyampaikan, pihaknya melakukan persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Atensi dari pimpinan berdasarkan hasil rapat, kita harus mengantisipasi agar tidak terjadi seperti yang telah terjadi tahun lalu,” ucap Gatot.
Secara terpisah Kapolsek Abepura, AKP Clief Gerald Philipus Duwith mengatakan, pihaknya tetap melaksanakan pengamanan terhadap aksi demonstrasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan prosedur dan aturan. Pihaknya juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Kota Jayapura, khususnya di wilayah Abepura.
Duwith menambahkan, pengamanan terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat ini supaya stabilitas keamanan di Kota Jayapura, khususnya di wilayah Abepura tetap berjalan aman dan terjaga serta berjalan kondusif. "Untuk situasi pada saat pelaksanaan demonstrasi dari awal sampai penyerahan sampai dengan konsolidasi secara umum berjalan aman dan lancar," tambahnya.
Dikatakan, untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum merupakan hak dari masyarakat, karena diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana tertuang juga dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.
Namun Duwith berharap dalam situasi pandemi virus Corona atau Covid-19 yang terjadi di Provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura, aturan-aturan dalam protokol kesehatan harus perlu dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Penyampaian aspirasi merupakan hak asasi yang diatur dalam UU. Tetapi dalam masa pandemi Covid-19 ini perlu kita menerapkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, pakai masker, berkerumun, bersentuhan, dan lain sebagainya. Artinya kita perlu menyampaikan aspirasi, karena diatur dalam UU, tetapi protokol kesehatan itu perlu kita perhatikan untuk menjaga kita semua agar terhindar dan terbebas dari virus Corona," tutupnya. (fia/bet/nat)
