Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kutuk Tindakan Rasisme, Ketidakadilan Hukum dan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Umat Tuhan
JAYAPURA- Pastor Katolik Pribumi Papua dari lima Keuskupan di Papua mengutuk dengan keras tindakan-tindakan rasisme, ketidakadilan hukum dan segala bentuk kekerasan terhadap umat Tuhan yang masih terjadi di Indonesia, Khususnya di tanah Papua. demikian disampaikan para Pastor Katolik Pribumi dari lima Keuskupan yang ada di Papua saat menggelar konferensi pers di rumah Pastor Projo di Abepura Kota Jayapura, Senin (8/6).
Mewakili para Pastor Katolik Pribumi Se-Papua, Pastor Albeto John Bunai, Pr, menilai adanya ketidakadilan hukum dari JPU dalam memberikan sanksi kepada 7 Tapol yang berada di Balikpapan Kalimantan Timur. Pihaknya menilai para 7 orang Tapol ini merupakan korban rasisme dan mereka bukan pelaku rasisme. " Kami minta dengan hormat, segera bebaskan 7 Tapol Papua korban kriminalisasi pasal makar. Sebab, mereka bukan pelaku makar atau rasisme. Mereka adalah korban dari kedua itu," pintanya.
"Kami minta juga kepada Mahkamah Agung (MA) RI, segera memutuskan mata rantai praktik kriminalisasi pasal makar menggunakan sistem peradilan pidana di Papua sebagaimana yang dialami oleh 7 Tapol Papua," tambahnya.
Pastor John mengatakan, pihaknya dari para Pastor Pribumi di Papua mempunyai beberapa sikap. Yaitu menolak dengan tegas semua kata, sikap, dan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang asli Papua di atas tanah leluhurnya di Papua atau di wilayah Indonesia lainnya.
"Kami menolak dengan tegas cara-cara penegakan hukum dari JPU yang tidak adil yang kesannya berat sebelah kepada semua terdakwa, entah orang asli Papua atau non Papua di wilayah Pemerintah Indonesia, khususnya di Papua," tegasnya.
Mewakili para pastor pribumi, Pastor John meminta kepada Pemerintah Indonesia agar konflik I tanah Papua dapat diselesaikan dan orang asli Papua (OAP) dapat hidup damai, sejahtera di atas tanah leluhurnya. Seperti suku bangsa lain di Indonesia dan di dunia. Dan bila suatu saat mereka buat sesuatu tidak dijerat dengan pasal makar lagi.
"Sangat baik dibuka ruang dialog, untuk membahas akar masalahnya Papua ke Indonesia. Karena belum ada ruang dialog, maka lahirlah dua ungkapan yang sering kita dengar, yaitu NKRI harga mati dan Papua merdeka harga mati. Harga hidupnya adalah mari kita bicara dulu, bukan dengan kekerasan dan saling menyalakan," ujarnya.
Tidak hanya itu, para Pastor Pribumi juga mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Papua terkait langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di tanah Papua, yaitu membangun dalam semua aspek. Dimana orang Papua harus dibangun, dimanusiakan, diberadabkan, dimajukan melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan hidup untuk bisa sama dengan orang Indonesia yang telah maju dan mencapai peradaban.
Selain itu, tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Papua milik orang asli Papua. Mereka adalah 7 wilayah adat. Oleh karena itu, sangat bermartabat apabila semua rencana diselesaikan dengan cara dialog. Dialog tidak membunuh, dialog tidak menyakitkan, dialog tidak membuat kita bodoh. Sebaliknya jika menggunakan kekerasan, maka akan menimbulkan luka lahir dan batin.
"Dalam dialog ini kita harus membahas 4 akar masalah pokok Papua yang telah diteliti oleh LIPI dan Jaringan Damai Papua (JDP), yaitu pelurusan sejarah dan status integrasi Papua ke Indonesia, kekerasan dan pelanggaran HAM sejak tahun 1963 sampai sekarang, diskriminasi dan marginalisasi orang Papua di tanah sendiri, kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat," ujar Pastor John yang merupakan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) ini.
Pastor John menyatakan, pendekatan dialog harus menjadi kebijakan baru untuk membangun Papua yang stabil dan sejahtera. Bukan kekerasan dan penambahan masukan. Untuk itu, perlu dibentuk tim independen dari Jakarta dan Papua, merekalah yang melakukan tahapan-tahapan persiapan dialog tersebut. (luc/bet)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
