
JAYAPURA-Jakasa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Papua telah mengajukan tuntutan kepada tujuh orang tahanan politik (Tapol) dalam lanjutan sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.
Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay, S.H, MH., menyebutkan tuntutan terhadap ketujuh Tapol Papua ini bervariasi yaitu 5 hingga 17 tahun penjara.
Dari ketujuh Tapol tersebut, Buchtar Tabuni menurutnya yang dituntut pidana paling tinggi yaitu 17 tahun penjara. Kemudian disusul Stevanus Itlay dituntut 15 Tahun penjara. Sementara Alexander Gobay dan Ferry Kombo masing-masing dituntut 10 tahun penjara. “Irwanus Uropmabin dan Hengky Hilapok masing-masing dituntut 5 tahun penjara,” ungkap Emanuel Gobay dalam siaran pers yang diterima Cenderawasih Pos, Sabtu (6/6).
Dikatakan, pada dasarnya tuntutan kepada 7 Tapol Papua di PN Balikpapan sangat berbeda dengan tuntutan JPU kepada Surya Anta Cs di Jakarta. Termasuk tuntutan JPU kepada Erik Aliknoe Cs dan Sayang Mandabayan di Manokwari serta Yoseph Laurens Syufi alias Siway Bofit Cs di Sorong.
Menurut Emanuel, JPU dalam merumuskan uraian dasar tuntutannya tidak menggunakan fakta hukum keterangan saksi, keterangan surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwan yang terungkap dalam ruang sidang.
JPU menurutnya dalam merumuskan uraian dasar tuntutannya dengan menyebutkan keterangan ahli pidana. Padahal dalam persidangan 7 Tapol Papua, JPU tidak pernah menghadirkan ahli pidana untuk didengar keterangannya. Bahkan tidak pernah sama sekali menyampaikan kepada hakim.
“Jaksa Penuntut Umum hanya mengandalkan keterangan ahli bahasa, ahli psikologi politik dan ahli hukum tata negara dalam membedah unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal yang didakwakan kepada 7 Tapol Papua. Padahal jelas-jelas secara keilmuan, ahli bahasa, ahli psikologi politik dan ahli hukum tata negara tidak memiliki kwalifikasi untuk membedah unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana terlihat dalam tuntutan Buchtar Tabuni dan Irwanus Uropmabin,” bebernya.
Untuk itu, Gobay meminta kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia segera mengawasi, memantau dan menilai pelaksanaan tugas dan wewenang JPU 7 Tapol Papua yang telah merumuskan surat tuntutan kepada 7 Tapol Papua di PN Balikpapan tanpa mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung.
“Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera menyelamatkan prinsip penuntutan dilaksanakan secara merdeka dari ancaman pelanggaran. Prinsip penuntutan dilaksanakan secara merdeka yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 7 Tapol Papua dalam merumuskan surat tuntutan tanpa mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa, dengan cara melakukan pengendalian terhadap proses penuntutan perkara 7 Tapol Papua di PN Balikpapan sebagai bentuk implementasi wewenang pengendalian kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur pada pasal 35 huruf a, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua ini.
Gobay meminta, Mahkamah Agung Republik Indonesia segera memutuskan mata rantai praktek kriminalisasi pasal makar mengunakan sistim peradilan pidana di Papua. Sebagaimana yang dialami oleh 7 Tapol Papua korban kriminalisasi pasal makar.
“Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 7 Tapol Papua di PN Balikpapan diharapkan mengedepankan Prinsip Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Guna menegakkan hukum dan keadilan untuk menyelamatkan sistim peradilan pidana dari kriminalisasi pasal makar yang sudah sering dilakukan oleh institusi penegak hukum di Papua. Dengan cara memberikan putusan bebas kepada 7 Tapol Papua,” tutupnya.
Sementara itu, terkait tuntutan JPU terhadap 7 orang Tapol Papua, Solidaritas Mahasiwa Papua menggelar demo meminta ketujuh Tapol Papua tersebut dibebaskan tanpa syarat.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiwa Fakultas Hukum, Yops Itlay menyebutkan, tuntutan yang diajukan JPU masih kabur. Sebab pelaku rasisme divonis rendah, sementara korban rasisme divonis tinggi. Mahasiswa menurutnya akan melakukan aksi demonstrasi, jika 7 tahanan politik tidak dibebaskan.
“Jadi Kami mau tegaskan, apabila tidak diindahkan sebelum amar putusan dijatuhkan maka kami akan melakukan demonstrasi tolak rasisme jilid-III,” ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (6/6).
Itlay menilai tuntutan terhadap 7 tahanan politik ini tidak adil. Pasalnya pelaku ujaran rasis hanya divonis 7 bulan. Itlay meminta Presiden untuk segera membebaskan tanpa syarat tahanan politik korban rasisme di seluruh Indonesia. Terutama 7 tahanan politik korban rasisme yang sedang disidangkan di Kalimantan Timur.
“Gubernur, DPRP, MRP, segera meminta kepada para penegak hukum untuk membebaskan 7 tahan politik yang sedang didiskriminasi oleh para penegak hukum,” sambungnya.
Lanjut Itlay, JPU segera meninjau kembali tuntutan yang sama skali tidak sesuai fakta-fakta persidangan terhadap 7 Tapol. Dirinya juga meminta JPU bijaksana tanpa ada desakan oleh pihak mana pun.
“Kami meminta kepada Hakim untuk tetap menegakan hukum dan keadilan sesuai UUD tahun 1945. pasal 24 ( 1 ) tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyeleengarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Steven Gobai juga meminta tahanan politik harus dibebasakan. “Sebab mereka tidak salah tetapi mereka adalah korban rasisme yang diciptakan oleh negara,” tuturnya. (bet/oel/nat)
