
JAYAPURA- Komisi Informasi Provinsi Papua mengapresiasi kerja keras pemerintah Provinsi Papua dalam penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Papua, termasuk dalam memberikan layanan informasi publik secara periodik.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai, menyampaikan transpransi informasi dan kebijakan publik di tengah pandemi Covid-19 sangat diperlukan agar masyarakat mudah mendapatkan pelayanan informasi yang akurat, benar dan tak menyesatkan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” jelas Wilhelmus dalam rilisnya kepada media di Papua, Jumat (5/6). Untuk itu, kata Wilhelmus, KIP Papua berharap kebijakan terkait Relaksasi Konstekstual Papua yang diputuskan dalam rapat pemerintah dapat disosialisakan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
“Keterlibatan stakeholder menjadi amat penting dalam menyebarluaskan informasi publik hingga ditingkat pemerintahan yang paling bawah,” katanya. Selain itu, kata Wilhemus, sebagai badan publik pemerintah perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait penanganan pandemi Covid-19 di Papua. PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Pandemi Covid-19 mengacam hajat hidup orang banyak, maka kami berharap agar layanan informasi publik dapat dilakukan dalam waktu dan jam yang sama, serta wajib disampaikan secara serta merta sesuai Pasal 10 Undang-Uandang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelas Wilhelmus.
Masyarakat harus selektif dan berhati-hati dalam memperoleh informasi dan tak mudah percaya dengan informasi atau berita-berita hoax. “Juga kami berharap masyarakat tetap mematuhi imbauan pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan. Mari kita berkolaborasi membangun kultur transparansi di Tanah Papua,” sambungnya.
Pihaknya juga berharap Pemprov Papua membentuk tim pemantauan layanan informasi publik darurat kesehatan Covid-19. Dalam pemantuan ini, diharapkan jumlah dan jenis informasi yang disampaikan badan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan mandiri, mengatasi kesimpangsiuran informasi, hoax maupun disinformasi. “Tim pemantauan ini akan memberikan advokasi kepada kabupaten-kabupaten yang terpapar pandemi Covid-19 dan hasil kerja tim pemantauan akan menghasilkan rekomendasi dalam rangka perbaikan pelayanan informasi publik dimasa pandemi Covid-19 di Papua,” pungkasnya. (ade/wen)
